(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Kebijakan Presiden Jokowi terkait pelarangan ekspor CPO ke luar negeri berimbas terhadap nasib petani kelapa sawit di Provinsi Riau.
“Keberadaan Pergubri Tata Niaga TBS dan Permentan 01 Tahun 2018 akan memberi kepastian pasar bagi petani atau kelembagaan tani," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Defris Hatmaja.
Defris menjelaskan, Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Niaga TBS produksi pekebun Riau akan menjadi tempat berlindung bagi petani sawit yang mau bermitra dengan perusahaan kelapa sawit (PKS). Khususnya dari kekhawatiran imbas pelarangan ekspor CPO oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Begitu juga dengan Permentan 01 Tahun 2018.
Lewat kedua regulasi tersebut, petani yang bermitra dengan PKS akan mendapat kepastian pasar untuk menjual buah TBS.
Sebab, pihak PKS akan memberikan kepastian pasokan bahan baku TBS sesuai dengan kapasitas terpasang di pabrik mereka, khususnya PKS Non Kebun yang diikat dalam sebuah perjanjian kerjasama atau MoU/SPK yang difasilitasi oleh dinas yang membidangi perkebunan.
Baca Juga
Kekhawatiran moratorium ekspor CPO yang akan mengakibatkan over supply bahan baku sawit produksi pekebun di dalam negeri, dan berdampak terhadap anjloknya harga sawit karena tidak laku dijual ke pabrik PKS bisa saja terjadi.
Lebih lanjut, Defris mengimbau agar petani swadaya di Riau segera bergabung dengan kelompok tani atau mempunyai kelembagaan tani dan bermitra dengan PKS.
"Ayo segera berlembaga atau berkelompok KUD, Kelompok Tani, Gapoktan. Agar para petani sawit swadaya ini bisa kita mitrakan dengan PKS terdekat di areal kebun mereka. Supaya terlindungi dan mendapatkan harga yang berkeadilan. Serta tidak akan berdampak seperti yang dikhawatirkan pekebun non mitra karena kebijakan moratorium tersebut," pungkasnya.
