Pemerintah Berikan Bantuan untuk Warga Bergaji di Bawah Rp 3,5 Juta

Sabtu, 9 April 2022 11:35 WIB Editor: Joseph Ginting

Ilustrasi uang THR/istimewa

(istimewa)

RIAU ONLINE, JAKARTA-Pemerintah bakal memberi bantuan kepada masyarakat kelas menengah. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Menurutnya, kalangan ini juga rentan tertekan oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Susi mengatakan pihaknya sedang menggodok jenis bantuan lain yang akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah. Mereka tengah mempertimbangkan jumlah masyarakat kalangan menengah yang banyak.

Pihaknya belum membocorkan jenis bantuan yang akan diberikan. Menurutnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng hanya ditujukan bagi masyarakat kelas bawah atau miskin. Sementara bagi kelas menengah, pemerintah tengah menyiapkan program bantuan lain.

Baca Juga

"Ini karena sasarannya (BLT minyak goreng) untuk meringankan beban dan jaga daya beli di segmen ini (miskin). Lalu bagaimana masyarakat yang di desil 5-6 (kelas menengah)? Pemerintah siapkan skema bantuan baru," ujar Susi, saat konferensi pers online, Jumat 8 April 2022, dikutip dari CNN Indonesia.

Untuk saat ini, pemerintah sudah memiliki dua program bantuan untuk masyarakat kelas menengah. Pertama, bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp1 juta per penerima.

Bantuan ini akan diberikan ke 8,8 juta penerima dengan total anggaran mencapai Rp8,8 triliun. BSU akan diberikan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Kedua, pemerintah menyiapkan program bantuan untuk usaha mikro sebesar Rp600 ribu per penerima. Rencananya akan ada 12 juta penerima di program ini.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan per penerima selama tiga bulan yang dibayarkan sekaligus senilai Rp300 ribu per penerima. Dana diberikan untuk meringankan beban masyarakat miskin di tengah kenaikan harga minyak goreng.

Secara total, ada 20,65 juta penerima yang berstatus keluarga. Sementara 2,5 juta penerima merupakan pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp6,95 triliun.