Anggota DPR RI Sebut Bumi Siak Pusako Diisi Keluarga Bupati, Rawa: Karakter Umum

RIAU ONLINE, PEKANBARU- PT Bumi Siak Pusako (BSP) bakal mengelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) di Riau mulai tahun ini. Sebelumnya, wilayah kerja itu dikelola oleh Badan Operasi Bersama (BOB) antara BSP dan Pertamina Hulu.

 

Kontrak yang dilakukan BOB pada Blok CPP dilakukan sejak 2002 dan bakal berakhir pada Agustus 2022. Selanjutnya, BSP yang ditunjuk untuk mengelola blok migas itu sampai 2042 dengan skema gross split dan komitmen kerja pasti mencapai US$ 130,4 juta.

 

Namun, rencana ini justru ditentang habis-habisan oleh anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Nasir berpendapat PT BSP tak mampu mengelola lapangan migas dengan baik. Kerja sama operasi BOB yang dilakukan Pertamina pun sia-sia.

 

Nasir pun menyinggung soal profesionalitas yang ada di dalam tubuh BSP. Dia mengatakan BUMD ini terlalu banyak jadi alat keluarga penguasa daerah.

"Pengurus perusahaan ini dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya, dan lain-lain, gitu-gitu aja ini. Nggak ada profesional dikembangkan di sini," ungkap Nasir dikutip dari detik.com

 

 

Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik, Rawa El Mady mengatakan, memang sudah menjadi karakter daerah sejak pasca reformasi. Bukan hanya di Provinsi Riau, bahwa BUMD iu hanya tempat korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

"Itu sudah karakter umum. Dimana-mana pasti dijumpai, BUMD diisi oleh keluarga pejabat dan dan tidak profesional," katanya.

 

Rawa menjelaskan, jika BSP menolak tuduhan adanya nepotisme tersebut, maka harus membuka ke publik siapa-siapa saja yang memangku jabatan di BSP. 

 

“Sehingga orang tahu bahwa perusahaan itu tidak menjadi tempat nepotisme pejabat dan keluarganya anggota DPRD. Kalau tidak berani, maka pendapat anggota DPR RI itu benar adanya,” katanya kepada RIAUONLINE.CO.ID, Selasa, 15 Februari 2022.

 

Lebih lanjut, Rawa juga mengatakan, secara profesional, seharusnya perusahaan hulu minyak diisi orang-orang yang memang berkompeten dan profesional. 

 

 

Jika diisi oleh keluarga mara pejabat daerah, maka sudah tidak memberi, tapi justru menjadi tempat korupsi dan kolusi.

 

“Saran saya, untuk industri  berbasis teknologi dan bermodal besar harus dikelola secara profesional. Jika tidak mampu, ya serahkan ke yang profesional,” pungkasnya.