SF Haryanto Beberkan Alasan Pembangunan Tower Kawasan Perkantoran

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Setdaprov, SF Haroyanto mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengapresiasi usulan rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru.

Usulan dan saran selanjutnya akan menjadi pertimbangan untuk disampaikan ke Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution.

"Inikan baru sebatas wacana. Saya lihat banyak masukan dan saran. Tentunya kita tampung seruan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya, akan disampaikan ke pimpinan dan DPRD Riau," katanya, Senin, 24 Januari 2022.

Menurutnya, pro dan kontra dalam sebuah rencana merupakan hal biasa. Hal itu akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk kemajuan dan perkembangan Riau lebih baik ke depannya.

"Sekali lagi saya sampaikan, ini kan baru wacana pembangunan dan masih panjang tahapannya. Saya fikir kita semua sepakat untuk bermimpi besar demi kemajuan Riau lebih baik. Yang esensinya setiap rencana tentunya tetap sejalan dengan RPJMD dan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, yaitu untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi melalui pembangunan infrastruktur Kawasan Perkantoran Terpadu," kata Mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR itu.

Menanggapi kiritikan besarnya anggaran yang dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19, SH Haryanto mengaku kalkulasi anggaran sudah sesuai mekanisme berlaku.

Menurutnya, jika hal pembangunan Kawasan Perkantoran Terpadu terealisasi tidak akan mengganggu program-program prioritas Pemprov Riau, seperti sektor pendidikan hingga program yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.

"Kalau soal pendidikan, In syaa Allah tidak akan terganggu. Porsi anggaran pendidikan akan tetap sesuai dengan mandatori dari pemerintah pusat. Yang jelas, jika Kawasan Perkantoran Terpadu itu direalisasikan akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang nantinya akan disinergikan dengan DPRD Riau," tegasnya.

SF Haryanto menerangkan, konsep yang dilakukan adalah membangun komplek perkantoran terpadu. Nantinya akan dibangun dua gedung menara, dilengkapi jembatan layang atau skybridge sepanjang 65 meter sebagai penghubung dua tower itu.

Baginya, gedung ini akan menjadi ikon Riau yang akan menarik perhatian investor datang ke Riau dan meningkatkan investasi yang akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Riau.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan kawasan perkantoran karena banyaknya kantor pemerintahan yang sudah kurang proporsional dalam mendukung kinerja aparatur pemerintahan.

Kemudian, ketersediaan ruang tempat penyimpanan arsip, lokasi yang tidak teratur serta jumlah pegawai yang sudah tidak sebanding dengan ketersediaan ruangan

"Sehingga diperlukan pembangunan Kawasan Perkantoran Terpadu dengan mempertimbangkan pertambahan jumlah pegawai untuk 20 tahun mendatang."

Dia menjelaskan, kondisi perkantoran saat ini sudah tua dan tidak memenuhi standar perkantoran lantaran volume pekerjaan dan jumlah pegawai yang cukup padat dan perlu adanya tata kelola perkantoran yang estetik dan terkoneksi sehingga memudahkan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Lihatlah saja, Dinas Pariwisata posisinya berada di komplek purna MTQ yang menggunakan Gedung Dekranasda Provinsi Riau, belum lagi BPKAD yang mana salah satu tangganya ditutup untuk dijadikan ruang arsip di atasnya dan akan sangat rawan apabila terjadi kebakaran," ucap Haryanto.

Selain itu, penyimpanan berkas dan aset Dinas Pendidikan sudah tidak cukup dan masih banyak faktor lainnya, seperti umur bangunan yang sudah tua (eks Kanwil Diknas).

"Begitu juga dengan Kantor Dinas Kesbangpol yang berlokasl dijalan Thamrin (eks Puswil). Ini yang juga harus kita sampaikan," imbuhnya

Pertimbangan lain adalah pelayanan publik dengan mendukung program satu pintu pelayanan akan terealisasi maksimal.

Jika dalam satu perkantoran secara terpadu dan direncanakan dapat menampung minimal enam OPD yang dilengkapi dengan Ruang Auditorium yang dapat menampung sekitar 1.500 orang.

Lalu, Masjid Kantor Gubernur juga akan diperluas untuk menampung sekitar 2.500 jemaah. Selain itu, pemeliharaan kantor menjadi lebih mudah dan lebih efisien tentunya dalam mendukung upaya efisiensi anggaran.

Selanjutnya, Kawasan Perkantoran Terpadu tersebut juga akan didesain jalan tembus ke jalan pepaya yang juga akan berfungsi untuk mengurai kemacetan di seputaran Kantor Gubernur Jalan Sudirman dan Jalan Achmad Yani.

Terhadap rumah masyarakat yang terkena dampak, Pemprov Riau tentu akan melakukan kajian terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan beberapa alternatif skema yang direncanakan untuk meminimalisir pembebasan lahan dari rumah masyarakat.

"Kan boleh kita punya mimpi besar untuk Riau lebih baik. Percayalah nanti kita akan merasakan dampak positifnya beberapa tahun yang akan datang. Intinya wacana Kawasan Perkantoran Terpadu tentu akan dikoordinasikan ke pimpinan dan DPRD untuk mekanisme ke depannya. Kita berharap dan berdoa agar ke depannya pendapatan daerah melalui bagi hasil minyak dan pajak perkebunan sawit bisa terealisasi sehingga pembangunan Kawasan Perkantoran Terpadu dapat terwujud," pungkasnya.