Pengamat Sebut Komunikasi DPP Partai Demokrat Gagal dalam Konsolidasi Kepartaian

Laporan: BAGUS PRIBADI

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pengamat Politik dari Universitas Riau (Unri), Saiman Pakpahan menyampaikan sengkarut yang sedang dialami DPD Partai Demokrat Riau merupakan dinamika dalam partai politik.

“Karena memang sangat dinamis tergantung pada kepentingan siapa yang beroperasi di wilayah itu. Logisnya, partai politik memang seperti itu,” katanya, saat dihubungi riauonline.co.id, Rabu, 1 Desember 2021.

Menurut sepengetahuannya, penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Riau ke-V itu memiliki semangat konsolidasi kepartaian dengan dilakukannya sedini mungkin sebelum verifikasi partai politik dalam kontestasi Pemilu 2024. Baginya, secara politis hal itu tak ada persoalan.

“Masalahnya, seperti Asri Auzar yang dikesankan jabatannya diambil paksa. Berarti konsolidasi kepartaian secara menyeluruh gagal dikomunikasikan dengan baik,” ujar Saiman.

Saiman berkata dalam konsensusnya, DPP Partai Demokrat seharusnya menyampaikan dengan baik sehingga ada norma baru yang disepakati oleh seluruh kader. Belum lagi, konsensus tersebut daya ikatnya seberapa kuat jika dihadapkan dengan norma-norma yang ada di partai itu sendiri, seperti AD/ART.

“Jika konsensus tak tersampaikan dengan baik kepada seluruh kader, secara kepartaian jadi tidak bagus. Jadi ada kesan saling rebut posisi terutama di Riau hari ini. Harusnya ide bersih-bersih lebih awal itu dimengerti dulu oleh seluruh kader,” jelasnya.

Permasalahan Musda DPD Partai Demokrat ke-V itu, menurut Saiman terletak di DPP Partai Demokrat dalam membangun konsolidasi struktur ide konsolidasi kepartaian guna kontestasi Pemilu 2024.

“Jadi dari pihak Agung Nugroho tak ada salahnya karena ia melihat ada kesempatan dan mengambil itu. Di sisi lain, Asri Auzar yang juga menyampaikan bahwa dirinya dizalimi juga punya alasan kebijakan dan pemikirannya yang sesuai konsensus kepartaian yang dipahaminya,” tuturnya.

Jadi, Saiman berpendapat perlunya pembenahan ide tentang struktur ideologis dalam konsep kepartaian Partai Demokrat. Hal itu menjadi catatan penting bagi DPP Partai Demokrat, bahwah bersih-bersih dari sekarang bukan berarti menunjukkan semangat arogansi.

“Partai harus dikelola dengan cara-cara yang egaliter, partisipatif, sehingga ruang demokrasi tetap ada di partai itu. kalau seperti sekarang, ya nanti politik elektoralnya akan bermasalah kalau tata cara pengelolaannya tidak baik,” terang Saiman.

Saiman juga menilai semangat bersih-bersih sedari dini merupakan hal yang bagus, dengan artian Partai Demokrat tak ingin disibukkan dengan pergantian kepengurusan di saat semua partai sedang mengerahkan pemikirannya untuk memenangkan kontestasi. Pasalnya, Partai Demokrat ingin mempersiapkan waktu lebih banyak untuk mengambil simpati rakyat, sehingga menurutnya Partai Demokrat tidak sibuk dengan internal lagi.

“Itu betul. Cuma ketika ini diimplementasikan ada beberapa variabel yang tidak dikonsolidasikan dengan baik, sehingga pendekatannya tidak partisipatif melainkan kekuasan partai yang sentralistik,” terangnya.

“Kalau begini, hari ini Demokrat di Riau jadi ada satu pihak yang merasa haknya dirampas. Kemudian mereka tidak akan diam dan memungkinkan timbulnya perlawanan, bisa saja perlawannanya secara terang-terangan atau diam-diam, dan yang mereka lawan itu DPP Partai Demokrat,” pungkasnya.