Pembagian Administrasi Pemerintahan Riau yang Perlu Kamu Pahami

Laporan Linda Mandasari

RIAUONLINE, PEKANBARU-Pembagian administratif pemerintahan Riau meliputi pembagian wilayah daratan dan perairan yang ada di kawasan Riau, dalam batas wilayahnya masing-masing berdasarkan prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

Sistem pemerintahan Riau dalam pembagian Administrasi Pemerintahan Riau terdiri dari beberapa tahapan yaitu pada awal proklmasi, pemerintahan perjuangan, empat sektor pemerintahan dan keadaan pemerintah Riau setelah pemilihan kedaulatan.

Saat ini Riau Online akan membahas mengenai Sejarah Riau, Pembagian Administrasi Pemerintahan Riau, simak ulasannya berikut ini.

1. Pada Awal Proklamasi
Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 telah menetapkan pembagian wilayah Indonesia atas delapan provinsi. Provinsi Sumatera ditunjuk Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur berkedudukan di Medan.

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) di Pusat memberi petunjuk bagi pembentukan KNI di daerah-daerah seluruh Indonesia. Teuku Muhamad Hasan selaku Gubernur Sumatera menunjuk Aminuddin untuk menduduki jabatan sebagai Residen Riau.

 

Tapi akhirnya Aminuddin ditembak oleh para pemuda, karena dinilai tidak patriotrik. Atas saran Gunco Pekanbaru, Abdul Malik maka dengan semangat yang bergejolak para pemuda bersama-sama penduduk dan pemuka masyarakat mengadakan pertemuan bertempat di rumah Abdul Malik.

2. Pemerintahan Perjuangan
Sejarah Riau, Pembagian Administrasi Pemerintahan Riau selanjutnya yaitu pemerintahan perjuangan. Dalam bulan November 1948 sewaktu Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta mengunjungi Sumatera, ikut Menteri Kemakmuran Mr Syafruddin Prawiranegara dalam rombongannya.

Ketika Mohammad Hatta pulang ke Jawa, maka Syafruddin ditinggalkan di Bukittinggi dengan maksud dapat membantu mengambil tindakan seperlunya, karena saat ini perundingan dengan Belanda sudah mulai menjadi sangat genting.

Bukitttinggi adalah tempat kedudukan pimpinan Komisariat Pemerintah Pusat Negara Republik Indoensia, yaitu Mr. T. Moehammad Hasan yaitu selaku Pemimpin Pulau Sumatera.

Sedangkan Komandemen Sumatera waktu itu dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Pagi hari tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda membom kompleks TNI di Bukittinggi dan Angkatan Udara Belanda mendarat di Danau Singkarak.

Pada sore hari sekitar jam 18.00 WIB, Syafruddin bersama Kolonel Hidayat mengunjungi T. Moehammad Hasan di kediamannya di Jalan Atas Ngarai Bukittinggi membicarakan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) guna menghadapi keadaan genting sekiranya Presiden dan Wakil Presiden ditangkap Belanda.

3. Riau dengan Empat Sektor Pemerintahan
Setelah Agresi Belanda II terjadi, maka pola pertahanan dan pemerintahan Indonesia diadakan peningkatan dan penyempurnaan antaranya pembentukan Komando Pangkalan Griliya (KPG).

Karena KPG-KPG memerlukan adanya koordinator, maka daerah Riau dibagi dalam sektor-sektor yang berstatus kabupaten guna memudahkan jalannya pemeritahan dan badan-badan perjuangan.

Timbulah gerak dan derap perjuangan, lebih-lebih dengan rakyat sebagai ibu kandung yang memberi makan kepada para pejuang. Hubungan para pejuang dengan rakyat, laksana ikan dengan air.

Keempat sektor pemerintahan itu meliputi beberapa daerah di antaranya :
• Kabuapten Indragiri
Setelah kapal perang Belanda menghancurkan pertahanan TNI di tepi Sungai Siak dan prajurit-prajurit yang bertahan tewas, sisa pasukan berserak ke daerah Sungai Mempura, tanpa pimpinan.
• Kabupaten Bengkalis
Karena tidak mampu menghadapi gempuran-gempuran Belanda, pasukan TNI di Bengkalis mengundurkan diri ke Wonosari dan Pedekik.

 

 

 

4. Pemerintah Riau setelah Pemilihan Kedaulatan
Sejak bulan Agustus 1949 di Den Haag mulai diadakan perundingan antara delegasi Indonesia, Bijzonder Federal Overleg (BFO) dan Belanda.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dan pihak kerajaan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseven. Konferensi Meja Bundar (KMB) ini disaksikan oleh Komisi PBB.

Wakil Amerika Serikat yaitu Merle Cochran memegang peranan penting dalam komisi PBB itu. KMB berakhir pada permulaan bulan November 1949. Hasil yang terpenting KMB tersebut ialah :
• Pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia akan dilakukan oleh Kerajaan Belanda selambat-lambatnya pada akhir Desember 1949.
• Seluruh bekas Hindia Belanda diserahkan kepada RIS, kecuali Irian Barat yang untuk paling lama satu tahun setelah pengakuan kedaulatan de facto masih akan dikuasai oleh Belanda.
• RIS dan Kerajaan Belanda bergabung dalam Misi Indonesia-Belanda di bawah pimpinan Ratu Juliana.
• Hutang bekas Hindia Belanda sebesar 5,3 milyar rupiah Belanda akan dipikul oleh RIS.

Sekian informasi mengenai Sejarah Riau, Pembagian Administrasi Pemerintahan Riau, semoga informasi yang telah Riau Online berikan bermanfaat bagi pembaca.