RIAUONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto keluhkan kurang komunikatifnya Dinas Kesehatan Riau dalam memberi informasi soal kesedian vaksin.
"Pemprov tak pernah berkomunikasi dengan kita soal hal-hal begituan (stok vaksin). Walau memang tak ada kewajiban tapi dalam konteks komunikasi hubungan kita berharap juga ada informasi soal itu," ujar Hardianto, Rabu, 14 September 2021.
Politisi Gerindra ini menyebut, komunikasi antara DPRD sebagai legislatif dan Pemprov sebagai eksekutif seharusnya dimatangkan sebab keduanya bertanggungjawab atas tata kelola pemerintahan daerah.
'Tata kelola pemerintahan ditanggungjawabi oleh Gubernur dah DPRD Riau, harusnya komunikasi aktif," ujarnya.
Ia meminta Dinas Kesehatan untuk lebih aktif berkomunikasi dengan DPRD Riau khususnya Komisi V selaku mitra kerja sehingga fungsi-fungsi pengawasan DPRD bisa berjalan.
"Tak ada salahnya lah meluangkan waktu sekian menit untuk berkomunikasi minimal dengan komisi terkait yang menjadi mitra kerjanya, komisi V terkait informasi terkini soal vaksin sehingga secara kelembagaan kita tahu," jelasnya.
Ketiadaan informasi ini disebutnya kerap menjadi kesulitan bagi anggota DPRD untuk menjelaskan ke masyarakat saat turun ke daerah.
"Ketika masyarakat bertanya, menyampaikan aspirasinya lewat anggota DPRD, kita juga bisa bantu menyampaikan kondisi realnya," ujarnya
Selain itu pula, Hardianto berharap distribusi vaksin dapat dilakukan lebih proporsional. Ia mengatakan saat turun ke dapilnya, Bengkalis, Dumai, Meranti saat reses kemarin banyak yang mengeluhkan ingin di-vaksin tapi tidak ada vaksinasi di daerahnya.
'Ketika vaksin sampai tolong distribusinya proporsional, harusnya kan ada pemetaan kabupaten kota mana yang kebutuhan vaksinnya besar atau capaian vaksinasinya kurang," tutup Hardianto