(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
Kamis, 2 September 2021 17:52 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - DPRD Riau asal dapil Kuansing-Indragiri Hulu, Mardianto Manan meminta Pemprov dan Kapolda mengusut konflik lahan antara perusahaan PT. Duta Palma dan masyarakat, di Desa Siberakun.
"Kita minta pak Wakil Gubernur, pak Kapolda mengusut kejadian ini. Biasanya saya marah-marah, tapi ini sudah habis pula rasanya emosi saya," ujar Mardianto, Kamis, 2 September 2021.
Mardianto menjelaskan, kisruh ini bermula dari adanya surat ultimatum dari Duta Palma ke masyarakat yang memiliki lahan di lingkungan HGU Duta Palma agar menjual lahannya ke Duta Palma senilai Rp 70 juta per hektar. Ditegaskan, Jika sampai tanggal 31 Agustus 2021 tidak dijual maka akses akan ditutup.
Masyarakat pun merasa heran dengan imbauan tersebut karena sudah lama mendiami wilayah dan menolak untuk menjual tanahnya.
"Sapinya di sana, kebunnya di sana, mereka tentu tidak mau jual," ungkap Mardianto.
Ia menjelaskan, kawasan kebun warga di empat desa, Siberakun, Ujung Tanjung, Kopa, dan Kalimanting yang sebelumnya bisa dilewati kini digali parit oleh PT. Duta Palma dan memutus akses.
"Sekarang tinggal satu akses melalui portal security. Bayangkan kampung kita, tanah kita masuk melalui satpam. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ini anekdot yang memalukan, memancing keributan," tegasnya.
Konflik antara Duta Palma dan masyarakat ini menjadi kenangan buruk bagi Masyarakat. Ia menuturkan beberapa waktu lalu Kepala Desa Siberakun, Karnadi dituduh membakar alat berat dan lantas dipenjara bersama empat warga lain. Dia kemudian meninggalkan dalam penjara.
"Tiga anaknya tidak punya bapak, istrinya menjanda. Menangis dia datang ke saya," ujar Mardianto yang tak kuasa menahan air matanya.
Mardianto khawatir, kejadian ini kembali lagi mengulang kenangan buruk tersebut dan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.
"Diharapkan apa, masyarakat membakar lagi. terus ditangkap dan dipenjara lagi. Duta Palma punya duit, oknum pejabat bisa dimainkan dia. Hukum bisa diputar," ungkap Mardianto kesal.
Mardianto pun mendengar kabar terakhir masyarakat akan melakukan demonstrasi termasuk memutus akses ke Duta Palma. menyikapi ini, ia mengatakan tidak bisa melarang maupun mengiyakan.
"Saya tak menyuruh dan tak melarang. Karena ini sudah memuncak. Tapi saya ingatkan, jangan anarkis," ujarnya mengingatkan.
Atas hal ini, ia meminta Pemprov Riau dan Polda Riau untuk segera menyelesaikan kisruh ini sebelum kembali lagi terjadi konflik yang berujung pada kesengsaraan masyarakat.
"Saya mohon pak Gub ini dibantu. Apapun peduli lah, jangan seperti tak bertuan negeri ini. Satu saja kita minta, jalan dipotong ini tutup lagi lah. Jangan lagi terjadi rakyat kita mati," ujar Mardianto.
