Sulitkan Dunia Usaha, Apindo Minta PPKM Berjilid Dievaluasi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Pelaksanaan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan berjilid-jilid dievaluasi. Hal ini dinilai sangat mengganggu ekonomi masyarakat.

"Kebijakan pembatasan mobilitas yang inkonsisten dan tanpa kepastian akan meningkatkan resiko sektor industri menghadapi gangguan signifikan dari sisi rantai pasok, tenaga kerja, kesinambungan bisnis hingga arus kas usaha," ujar Sekretaris APINDO Riau, Edi Darmawi, Jumat, 26 Agustus 2021.

Lebih jauh ia menyebut, sebenarnya dampak PPKM darurat terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial sudah diperbolehkan untuk beroperasi walaupun dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Namun jika pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dijalankan terlalu lama secara berjilid dan mencicil, tanpa ada kepastian maka akan berdampak pada konsumsi rumah tangga.

"Inilah yang justru jadi persoalannya, akibat dari pemberlakuan PPKM yang tidak jelas arah dan metodologi sehingga memperparah perekonomian rakyat. Ketika daya beli terus lesu akan maka akan berimbas pada terganggunya proses produksi dan perdagangan," paparnya

Pada akhirnya kelesuan ekonomi ini mengakibatkan terjadinya PHK dan angka pengangguran bakal tinggi karena investasi tertunda atau usaha tutup.

Dari pengaduan yang disampaikan oleh anggota Apindo Riau, sektor Ritel, perhotelan, rumah makan dan cafe, serta UMKM, saat ini mengalami kondisi yang sangat berat.

Akibat penurunan omzet yang sangat signifikan, sebagian besar usahanya tutup dan dengan sangat terpaksa melakukan PHK dan merumahkan karyawan.

"Bahkan beberapa waktu lalu, pedagang pasar Sukaramai telah mengibarkan bendera putih. Sektor perhotelan terpuruk, penutupan jalan menyebabkan akses ke hotel terbatas. Pedagang kecil dan sektor informal tak ada pembeli," Keluhnya.

Edi mengingatkan, banyaknya jumlah UMKM berikut tenaga kerja maupun keterkaitan ekonomi pada sektor ini sangat besar sehingga seharusnya menjadi sektor yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.