(istimewa)
Rabu, 7 Juli 2021 21:01 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPR RI asal Riau, Syahrul Aidi meminta presiden harus turun tangan serta tegas mengkoordinasikan kementerian sehingga tak terjadi gelombang pandemi ketiga.
"Berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, kerja keras pemerintah baik lokal atau nasional terkait PPKM darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga," papar Syahrul Aidi, Rabu, 7 Juli 2021.
Ia menyebut, saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, presiden harus memimpin langsung dan tegas atas hal ini.
"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presiden-lah yang harus bertanggungjawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu presiden," terangnya.
Baca Juga
Hal lain yang juga menjadi catatan Syahrul Aidi adalah jalur internasional sebagai pintu masuk Tenaga Kerja Asing segera ditutup. Bila perlu, presiden segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal ini.
"Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa," gusar Syahrul Aidi.
Beberapa fakta juga menunjukkan varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karateristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia adalah akibat Covid-19 varian Delta tersebut.
Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul Aidi menilai pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hongkong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru.
"Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri," cakapnya lagi.
Di sisi lain, dilarangnya TKA masuk ke Indonesia harusnya dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat pandemi Covid-19.
