Datang ke Riau, Ombudsman RI Sentil Unit Pelayanan Publik BPJS, Ini Maunya!

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto menyampaikan agar unit pelayanan publik dapat melakukan dan memberikan pelatihan maupun sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik.

 

Ia mencontohkan unit pelayanan publik seperti BPJS seharusnya bekerja langsung bertemu masyarakat, seperti memberikan sosialisasi klaim online BPJS di pubrik ataupun di serikat pekerja.

 

"Sangat perlu, jadi Ombudsman memang gak ada anggaran untuk mengadakan pelaksanaan kegiatan dialog publik. Tapi, unit pelayanan publik tentu punya anggaran, dan mereka itu harus mengalokasikan anggaran itu untuk kelompok masyarakat, termasuk media," kata Hery Susanto, kepada RIAUONLINE, Jumat, 09 April 2021, bertempat di Kantor Ombudsman Riau.

 

Ia melanjutkan ORI diundang aja sebagai guides yang mengawal pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

 

"Tapi, kalau unit pelayanan tersebut anggaran dari oleh untuk mereka ini juga gak bagus. Contoh BPJS, jangan mengelola anggaran sosial kehumasan misalnya hanya dari oleh untuk mereka, mereka yang kelola, kan ada media, share dong program itu ke media, libatkan media, ajak dialog, libatkan masyarakat," ujarnya

 

Pihaknya mengingatkan agar jangan anggaran hanya untuk peningkatan gaji, tunjangan, direksi, dewas, yang udah berlipat-lipat. 

 

"Contoh kalau ini hanya ditangani oleh mereka dari mereka oleh mereka untuk mereka. Tidak melibatkan stakeholder, bagaimana masyarakat bisa tahu," ungkapnya

 

Lanjutnya, contoh soal klaim BPJS, bagaimana masyarakat bisa tahu klaim secara online, kalau yang jelasin BPJS sendiri, itu pun di kalangan terbatas. Tidak turun ke masyarakat, misalnya di pubrik, di serikat pekerja. 

 

"Ini harus diperluas, selama ini alasannya tidak ada duit. Harus mengalokasikan lah. Apalagi masa Covid-19 kayak gini, jangan semua dihabiskan untuk anggaran operasional internal pelayanan publik itu sendiri. Itu contoh," imbuhnya

 

Menurutnya karena kalau gak, informasinya akan terbatas, dan nyampai ke masyarakat juga minim, nanti ujung-ujungnya unsur pelayanan publiknya repot sendiri. 

 

 

"Contohnya tadi pelayanan klaim secara online, kan minim literasi, gak ada pelatihan, sosialisasinya. Mereka hanya lewat iklan, dengan pola dan manajemen sendiri," pungkasnya.