RIAUONLINE, PEKANBARU - Pimpinan DPRD Riau minta gubri mendudukan lima kepala daerah yang termasuk wilayah kerja sumur migas blok Rokan. Agar satu persepsi terkait Participating Interest pengelolaan Blok Rokan
"Ini yang kita mintakan ke Gubernur dudukan lah dulu biar satu persepsi. Karena PI 10 persen ini bukan hanya milik Provinsi. Ada lima kabupaten yang masuk di kelompok kerja Blok Rokan tersebut," ujar Hardianto, Senin, 15 Maret 2021.
Lima kabupaten yang termasuk dalam wilayah operasional BBM Blok Rokan yakni Rohul, Rohil, Kampar, Bengkalis, Siak.
Menurutnya hal ini penting untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan PI tersebut termasuk BUMD mana yang akan dimajukan.
Selain itu pula, BUMD tersebut harus lah siap dan memiliki modal baik finansial maupun sumber daya manusia.
"Pertama, harus ada BUMD yang ditunjuk dan dipercayai untuk mengelola PI 10 persen tersebut. Kedua, BUMD tersebut harus punya modal. Kan ini bukan barang gratis. Kalau namanya ikut mengelola tentu harus ada modal," ungkap Hardianto.
Terkait belum adanya BUMD yang ditunjuk, Legislator Gerindra ini menekankan bahwa kendali pengelolaan BUMD ini berada di bawah Pemprov Riau, maka yang mempersiapkan Gubri.
Namun demikian, ia menolak mengatakan Pemprov tak siap. Menurutnya justru harus dipertanyakan apakah sudah disiapkan atau belum.