Gubernur Syamsuar berbincang bersama Presiden Jokowi saat menghadiri rapat soal Karhutla di Istana Negara/tangkapan layar
(tangkapan layar)
Senin, 22 Februari 2021 15:06 WIB
Editor: Joseph Ginting
RIAUONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar menghadiri Rakornas Pengendalian Karhutla 2021 bersama Presiden RI Jokowi di Istana Negara.
Pantauan RiauOnline, kegiatan Rakornas juga diselenggarakan secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru.
Pada video tersebut, Presiden Jokowi terlihat menghampiri Gubernur Riau Syamsuar.
Kedua terlihat megobrol cuma lama. Syamsuar dan Jokowi terlihat mengambil jarak aman sembari menangkupkan tangan di dada.
Tidak terdengar apa yang mereka perbincangkan. Gubernur Riau menghadiri rapat atas undangan Menkopolhulkam.
Baca Juga
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD mengatakan daerah-daerah yang rawan bencana karhutla, yaitu kebakaran lahan dan hutan untuk dapat mengantisipasi sesuai aturan berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020.
Saat menyampaikan sambutan, Mahfud MD mengatakan daerah rawan Karhutla yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Siak, Ogan Komering Ilir (OKI).
"Dalam rangka evaluasi karhutla 2020, telah melakukan evaluasi bersama kelembagaan yang ada berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020," kata Mahfud MD, Senin 22 Februari 2021, saat menyampaikan laporan dihadapan Presiden Jokowi di Istana Negara perihal penanganan Karhutla di Indonesia.
Ia menceritakan sudah bersama-sama Gubernur dan perangkat daerah yang di daerah yang rawan kebakaran 9 Februari 2021 lalu melakukan koordinasi.
Mahfud MD menyampaikan saat ini ada kurang lebih 300 orang yang ikut rapat bersama Presiden Jokowi.
"Lebih kurang ada 300 orang hari ini yang mengikuti rapat Kementerian, Gubernur, Bupati dan walikota rawan karhutla, pangdam, dan lainnya," ujarnya
Kata Mahfud, pada pengarahan presiden hari ini di undang hadir kepala daerah yang hadir di istana yang rawan karhutla yaitu Riau Sumsel, Kalbar, Kalteng, Siak, OKI, dan lainnya.
"Menegaskan kebijakan dan arahan bapak presiden hari ini dalam melaksanakan secara teknis. Setiap awal tahun diberikan arahan langsung oleh presiden kepada pelaksana lapangan. Kebakaran hutan hebat terkahir 2015 sampai ada protes dari masyarakat, dan negara tetangga," pungkasnya.
