RIAUONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau asal fraksi PDIP, Syafaruddin Poti meminta ketegasan Gubernur Riau, Syamsuar untuk pengelolaan Blok Rokan.
Nasionalisasi yang semakin dekat justru belum disiapkan dengan matang oleh Pemprov Riau siapa yang akan mengelolanya. Justru kemunculan BUMA oleh LAMR membuat simpang siur informasi perkembangan tersebut.
"Pak Gubernur bersikap dengan jelas terhadap blok Rokan. Bersama-sama dua lembaga ini, Gubernur dan DPRD bersama-sama membahas agar tidak simpang siur komentar di luar,"
Menurut Poti, Pemprov Riau harus segera menegaskan BUMD mana yang akan mengelola sehingga tidak muncul isu-isu liar di masyarakat.
"Terkait PI 10 persen ini, sikap gubernur harus jelas, BUMDnya mana," ungkap Poti.
Menurut Poti, kejelasan BUMD penting untuk menjamin pemasukan tambahan bagi Riau lewat BUMD. Sebab jika tak melalui BUMD, Riau tidak mendapat apa-apa.
"Kalo Perusahaan itu tidak ada masuk ke kas daerah. Kalau BUMD jelas dividennya untuk daerah. Ini yang harus jelas.
Terkait dengan sisa 39 persen yang bisa dikelola via business to business dapat dikelola siapa saja, terpenting keuntungan daerah via BUMD tak terganggu.
"Kalau business to business siapa saja anak negeri ini silahkan saja, termasuk LAMR. Tapi yang keuntungan daerah ini harus dipertegas," tegas Poti.
