Pusat Bisa Tarik Lagi Pengelolaan Blok Rokan, Kalau Pemprov Tak Sanggup Urus

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanis mengingatkan saat nantinya Blok Rokan diberikan pusat untuk dikelola oleh Pemprov Riau maupun LAM Riau melalui BUMA dapat dikerjakan secara profesional. 

 

Ia khawatir, jika nantinya tidak dapat dikelola dengan baik, ataupun secara ekonomi malah menurun, bisa saja pusat menarik kembali keputusan pengelolaan Blok Rokan oleh Pemprov Riau maupun LAM Riau melalui BUMA.

 

"Tentu, kita berharap hasilnya akan lebih baik, dulu kita hanya sebagai penerima dikelola oleh pihak lain, kita mendapatkan kontribusi terhadap RAPBD kita sekian, disumbangkan oleh APBN terhadap Riau sekian," kata anggota Komisi II Bidang Perekonomian, Marwan Yohanis, kepada RiauOnline, Senin, 15 Februari 2021 di Gedung DPRD Riau.

 

Ia mengingatkan jangan nanti setelah dikelola sendiri justru malah menurun. "Ya kita harapkan akan menambah nilai secara ekonomi, menambah nilai terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya

 

"Tentu, kita harapkan kesempatan ini betul-betul kita manfaatkan, jangan nanti ini menjadi alasan bagi pusat untuk menarik lagi ketika kita tidak mampu," sambung Politisi Gerindra ini.

 

Menurut Marwan, banyak, hal-hal seperti yang ditemui diberikan, karena pengelolaan tidak profesional, dikelola dengan tidak baik, akhirnya menjadi alasan bagi pusat menarik kembali.

 

"Mari kita bekerja sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan tupoksi kita, kalau lah seumpamanya, seorang dokter bukalah praktek dimana-mana, sehingga bisa melayani masyarakat luas. Nah kalau itu, umpamanya pemain sepak bola, mainlah perkuatlah kesebelasan yang ada di Provinsi Riau ini," pungkasnya.

 

 

Seperti diketahui, LAMR berminat untuk mengelola 39 persen saham Blok Rokan dengan skema bisnis to bisnis, dengan melibatkan pihak ketiga. Sementara untuk Pemprov Riau sendiri mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen.