Daripada Seragam, Lebih Baik Pemerintah Urusi Kualitas Pendidikan

RIAUONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau asal fraksi Gerindra, Hardianto mengkritisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang dinilainya tak signifikan terhadap pendidikan Indonesia. 

 

Hardianto menyebut pemerintah over-reaktif dengan kasus yang terjadi di Padang, Sumatera Barat tersebut sampai harus membuat SKB secara nasional.

 

Menurut Legislator ini, masih banyak permasalahan yang lebih penting untuk dibahas oleh tiga kementerian tersebut alih-alih membahas pakaian siswa yang bahkan belum sepenuhnya masuk sekolah. 

 

"Saya pikir lebih baik tiga menteri atau seluruh menteri membuat surat keputusan Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," tegas Hardianto, Senin 10 Februari 2021. 

 

Menurut Hardianto kondisi pendidikan Indonesia saat ini tengah kesulitan menghadapi pandemi sehingga seharusnya berfokus pada peningkatan hal tersebut. 

 

"Selama ini kita katakan anak-anak ini adalah masa depan bangsa. Tetapi kita tidak bisa jumawa bahwa pendidikan kita sudah baik," ungkap Hardianto

 

Menurut Hardianto banyak hal yang seharusnya menjadi prioritas Kemendikbud diantaranya kualitas infrastruktur dan kualitas guru. 

 

"Kenapa harus bicara pakaian di Padang? sementara banyak Infrastruktur yang tak layak. Tidak hanya di Sumbar, tetapi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Jakarta saja yang tidak," tekan Hardianto. 

 

Dalam konteks Riau, Ia menyebut aturan ini tidak relevan karena tidak pernah ada pakaian dalam identitas agama apapun yang diwajibkan pada sekolah di Riau. 

 

Salah satu jenis pakaian sekolah yang diwajibkan adalah pakaian Melayu yang merupakan pakaian adat bukannya agama Islam. Terlebih lagi, Hardianto menegaskan tidak ada kewajiban mengenakan jilbab saat mengenakan pakaian Melayu di sekolah. 

 

 

 

 

"Bukan pakaian agama Islam, tetapi pakaian Melayu. Itu kearifan lokal. Itupun tak ada paksaan ketika non muslim mengenakan pakaian Melayu harus mengenakan jilbab," tegas Hardianto.