APBD-P Riau 2020 Menyusut Sebesar Rp 1,5 T, Berikut Rinciannya

Laporan: Sigit Eka Yunanda

 

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Perubahan Provinsi Riau telah selesai disahkan pada Rabu, 30 September 2020.

 

Penurunan drastis sebesar  Rp 1,5 triliun terjadi pada APBD-P Riau 2020. 

 

Dalam pandangan akhir Kepala Daerah, Syamsuar Memaparkan rincian penyusutan Pendapatan Provinsi Riau yang semula diprediksi sebesar Rp.10,216 triliun ternyata hanya menghasilkan Rp 8,7 triliun

 

 

 

Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan sebesar 16,8% atau berjumlah Rp 3,3 triliun yang berkurang Rp 600 miliar dari proyeksi PAD pada APBD Riau 2020 sebesar Rp 3,99 triliun.

 

Dana Perimbangan juga  mengalami penurunan sebesar Rp. 804 miliar  rupiah dari proyeksi Rp.6,21 triliun menjadi Rp 5,3 triliun. terjadi penurunan sebesar 12,18% dari APBD murni 2020

 

Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 23,49 miliar rupiah yang menurun 5,22% dari proyeksi sebelumnya di APBD senilai Rp 24,78 miliar

 

Penurunan di sektor pendapatan daerah membuat penurunan pula pada alokasi belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp 10,28 miliar rupiah turun sebesar Rp 1,471 triiun atau 14,31% menjadi Rp 8,81 T.

 

Perubahan ini terjadi pada anggaran belanja tidak  langsung  sebesar Rp.5,4 triliun yang mengalami penurunan sebesar Rp 310 miliar atau 5,4% dari anggaran sebelum perubahan yang mencapai Rp 5,7 miliar.

 

Pada Anggaran belanja langsung mengalami penurunan sebesar 25% atau mencapai Rp.1,1 miliar. Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 4,5 triliun kini menyusut menjadi Rp 3,3 triliun.

 

Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 81,2 miliar rupiah yang meningkat sebesar 23,27% dibanding perkiraan penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 65,8 miliar rupiah 

 

 

Gubernur Riau, Syamsuar menyebut kendati Pendapatan Daerah mengalami penurunan, anggaran perbelanjaan daerah tetap diprioritaskan untuk menanggulangi dampak Covid.

 

"meski pendapatan daerah mengalami penurunan yang signifikan akibat covid 19, anggaran belanja daerah tetap diupayakan untuk diprioritaskan dalam rangka pemenuhan palayan masyarakat difokuskan pada upaya penangan covid di bidang kesehatan dan sosial"