(Riau Online)
Senin, 18 Mei 2020 19:12 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengamat politik dan pemerintahan Riau, Aidil Haris curiga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru yang seolah menikmati konflik internal di dalam lembaga DPRD Kota Pekanbaru.
Konflik dalam tubuh DPRD Pekanbaru terus berlanjut sejak revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga munculnya wacana penggantian Ketua DPRD Pekanbaru.
Padahal, saat ini sangat banyak persoalan Covid-19 yang diteriakkan masyarakat, mulai dari bantuan yang tak sesuai jumlah, harga bantuan yang diduga mengalami penyunatan, PSBB yang amburadul dan persoalan lainnya.
"Sangat kita sesalkan, harusnya di masa pandemi ini, wakil rakyat memikirkan nasib rakyat, nyatanya mereka malah mementingkan kebijakan revisi RPJMD ini, yang sebenarnya bisa dipending," ujar Dosen Ilmu Komunikasi ini, Senin, 18 Mei 2020.
Baca Juga
Kalau memang wali kota merasa RPJMD sangat penting, tolong jelaskan ke masyarakat apa yang membuat RPJMD ini menjadi begitu penting hingga membuat DPRD ribut.
"Ini persoalannya sensitif, dalam konteks komunikasi politik dan komunikasi publik ini harus didudukkan. Apakah RPJMD ini memang bisa diubah? Apa urgensinya? Mana kajian akademisnya?" kata Aidil.
Menurut Aidil, persoalan RPJMD bukan hal yang mendesak dan seharusnya ditunda dahulu, karena saat ini masyarakat tak peduli dengan pembangunan, masyarakat sekarang tengah kelaparan.
"Pemerintah jangan diam saja, nanti muncul fitnah. Masyarakat tak butuh tontonan kubu-kubuan ini, semua harus bersama memperjuangkan hak rakyat," tuturnya.
Jika konflik internal DPRD ini diteruskan, Aidil khawatir DPRD yang fungsinya melakukan pengawasan malah terfokus mengurusi hal-hal yang tak jelas ujungnya, termasuk Walk-out 27 anggota DPRD Pekanbaru.
"Saat pandemi ini, semua harus bersama. Jangan pecah kongsi begini. Banyak hal-hal yang lebih substantif untuk rakyat," tutupnya.
