(TIMES Indonesia)
Senin, 2 Maret 2020 19:17 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, menilai tertundanya Musyawarah Daerah (Musda) dikarenakan adanya kepentingan dari DPP Golkar untuk mengintervensi Musda.
Dikatakan Aidil, harusnya Arsyadjuliandi Rachman selaku Ketua DPD I Golkar Riau, bisa mengantisipasi penundaan ini sedari awal sehingga kondisi bisa ia kendalikan.
Aidil menjelaskan, proses penundaan tersebut berlangsung sangat singkat dimana hanya terjadi dalam 1x24 jam saja.
Pasalnya, tanggal 28 Februari DPP sudah mengirimkan surat terkait perwakilannya untuk menghadiri Musda Golkar Riau, namun tepat sehari setelahnya DPP mengirimkan surat penundaan.
"Ini sebenarnya gawe dari Ketua DPD I Golkar untuk mengamankan Musda, tapi hanya beberapa jam sebelum Musda dilangsungkan, DPP meminta untuk ditunda," ujar Aidil, Senin, 2 Maret 2020.
Baca Juga
Pragmatisme di dalam tubuh Golkar, dikatakan Aidil, sangat kuat. Sehingga, kepentingan-kepentingan seperti ini menjadi celah bagi DPP untuk menunda Musda tersebut.
"Bisa kita katakan, bargaining Andi Rachman di DPP tidak kuat, makanya DPP bisa membuat skenario seperti ini," tambahnya.
Seharusnya, Andi Rachman bisa membaca situasi, sebab secara logika selama ini proses Musda berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba DPP secara mendadak menunda Musda tersebut.
Aidil melanjutkan, tak salah jika pada akhirnya publik melihat kondisi ini akan menguntungkan kubu Syamsuar yang notabenenya lawan dari Andi Rachman.
Sebab, secara tradisinya memang Golkar cenderung menginginkan ketua partai seorang kepala daerah. Hal ini yang membuat Syamsuar menjadi ngotot mengambil kursi ketua tersebut.
"Golkar memang gitu. Ketika dia menguasai legislatif, tentu dia mau aman di ekskutif. Syamsuar pun tentu akan kesulitan membuat kebijakan kalau dia tidak memiliki bargaining di legislatif," ujarnya.
