RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Inhu-Kuansing, Manahara Napitupulu meminta ketegasan Pemprov Riau agar bisa menyebarkan tenaga pendidik terutama tingkat SMA ke seluruh penjuru Provinsi Riau.
Hal tersebut disampaikan Politisi Demokrat ini dalam rapat paripurna DPRD Riau agenda laporan reses, disampaikan Manahara, saat ini kabupaten Inhu dan Kuansing krisis guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kepada Riau Online, Manahara menjelaskan, jika negara ini ingin menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi, maka sektor pendidikan benar-benar harus diperhatikan.
Saat ini, penyebaran guru PNS tidak merata sebab guru-guru PNS menumpuk di daerah perkotaan, bahkan tak jarang mereka tidak dapat sertifikasi karena kurangnya jam belajar. Kondisi berbanding terbalik di Inhu dan Kuansing.
"Ini yang nyata saja, yang saya langsung terjun ke sana, ada sekolah yang PNS-nya cuma kepala sekolah saja, ini kan bisa kita bayangkan bagaimana kualitas pendidikannya," keluh Manahara, Kamis, 30 Januari 2020.
Sekolah-sekolah tersebut ialah, yang pertama SMAN 1 Batang Gangsal, Indragiri Hulu. Sekolah dengan 14 Rombongan Belajar (Rombel) ini hanya memiliki satu orang guru PNS yang juga merangkap sebagai kepala sekolah.
Lalu, di SMKN 1 Batang Gangsal juga ditemukan kasus serupa, meski di sekolah ini masih ada satu orang guru lagi selain kepala sekolah yang berstatus PNS.
Selanjutnya, sekolah SMAN 3 Peranap, Indragiri Hulu, yang mana merupakan sekolah baru di kecamatan tersebut, kemudian SMAN 2 Seberida yang keduanya hanya memiliki satu guru PNS yakni kepala sekolah.
"Akibatnya, mereka harus merangkap sebagai bendahara sekolah, karena bendahara sekolah kan wajib berstatus PNS. Ini kan ironis, sementara di perkotaan guru-guru ribut supaya dapat jam mengajar," tuturnya.
Untuk itu, Manahara menyarankan supaya Pemprov Riau bisa memberikan status guru bantu daerah kepada guru honor ini, sehingga memudahkan mereka menjadi guru PNS.
"Gubernur harus memberikan mereka SK honor guru bantu daerah, masa anak bangsa kita yang sudah berkuliah kemudian mengajar di pelosok hanya digaji Rp 1 jutaan," tuturnya.
Disamping dia juga meminta supaya Gubernur bisa memerintahkan Dinas Pendidikan agar bersikap tegas dengan memindahkan guru di perkotaan yang sudah menumpuk saat ini.
Tak hanya itu, Manahara juga menyoroti fasilitas pendidikan di Indragiri Hulu yang masih minim, terutama pada fasilitas laboratorium dan bangunan lainnya.
"Gubernur memerintah Dinas Pendidikannya supaya turun ke daerah dan melihat langsung. Sebarkan guru dengan merata, beri tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kesulitan di daerah. Sebenarnya semua sudah diatur, hanya ketegasan saja," tutupnya.