DPRD Akan Buat Aturan Perusahaan Wajib Gunakan Kendaraan Plat BM

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau membidangi pendapatan berencana untuk membuat aturan tegas kepada perusahaan yang akan beroperasi di wilayah Provinsi Riau guna memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Ketua komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi, mengatakan selama ini Pemprov Riau tidak pernah membuat komitmen dengan investor yang akan beroperasi di wilayah Riau.

"Komitmen yang dimaksud yakni setiap perusahaan yang menggunakan jalan di Riau harus menggunakan mobil berplat BM, jangan sampai ada yang non-BM lagi," katanya, Sabtu 23 November 2019.

"Kita akan coba nanti buat komitmen ketika mereka mau perpanjang izin mereka. Kalau sudah ada komitmen baru diberi izin. Sekarang ini tidak, diberi izin dulu baru komitmen," Husaimi menambahkan.

Bagi perusahaan yang kendaraannya masih non-BM diwajibkan segera memutasi pajaknya dari wilayah asal menjadi BM dan diberi waktu sekitar 3 bulan.

Wacana ini menurutnya, harus segera direalisasikan karena tingginya intensitas kendaraan bertonase besar merupakan salah satu penyebab terbesar jalanan di Riau banyak mengalami kerusakan.

"Mereka ini sudah hancurkan jalan, tapi pajak ke daerah lain bayarnya. Kita akan coba komunikasikan ini dengan pak Gub, kemarin kita sudah jumpa dengan dinas penanaman modal dan investasi," tutur politisi PPP ini.

Dulu, kata Husaimi, ada kebijakan yang membolehkan Pemprov Riau menarik kendaraan Perusahaan non-BM yang beraktivitas di Riau, namun belakangan hal tersebut tidak diperbolehkan karena dihadang Peraturan Pemerintah (PP).

Disinggung mengenai berapa anggaran kerusakan setiap tahunnya, Husaimi mengaku tidak mengetahu secara rinci namun yang pasti Pemprov selalu memberikan porsi anggaran besar untuk perawatan jalan.

"Makanya kita juga akan pantau proyek jalan tak betul, kebocorannya luar biasa di sini. Kita akan berkoordinasi dengan komisi IV untuk mengawasi. Sepertinya kurang pengawasan juga, masa belum setahun sudah hancur jalannya," pungkasnya.

Lebih jauh, Husaimi menolak jika jalanan provinsi saat ini dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional, sebab menurutnya wakil rakyat Riau di DPR RI selama ini kurang aktif dalam melakukan lobby anggaran untuk daerah.

"Kalau dinaikkan ke jalan nasional, kita tak mampu lobby, ya tak dapat anggaran di sana, jadi jalan akan makin parah," tutupnya.