Mahasiswa HMI Demo di Depan DPRD Riau, Tolak Kenaikan Iuran BPJS

 RIAUONLINE, PEKANBARU -  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Riau, Selasa 19 November 2019. Kedatangan massa dari HMI ini adalah untuk menolak adanya rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan yang mulai diberlakukan awal tahun depan.  

 

Mereka menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS ini sangat menyengsarakan rakyat. Terutama masyarakat miskin.

 

Melalui pengeras suara, pendemo meneriakkan soal hak-hak masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Massa justru menilai dengan adanya kenaikan iuran BPJS ini mencekik masyarakat dan menghilangkan hak rakyat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

 

"Yang terjadi sekarang pemerintah justru mengkapitaliskan BPJS. Masyarakat kecil diperas, dan kapitalisnya makin kaya raya," ujar salah seorang pendemo. 

 

Selain menyoroti soal kenaikan iuran BPJS yang dinilai mencekik masyarakat, mahasiswa yang tergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru ini juga sempat menyinggung soal buruknya pelayanan pihak rumah sakit kepada pasien peserta BPJS.

 

"Banyak sekali keluhan masyarakat terkait pelayanan pihak rumah sakit kepada pasien BPJS yang tidak dilayani dengan baik. Kita minta dewan memperjuangkan keluhan masyarakat, bukan hanya omong kosong saja," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Risky Meidi Sandi Harahap. 

 

Aksi demonstrasi ini pun sempat memanas. Petugas kepolisian dan massa sempat terlibat saling dorong. Tidak hanya itu, massa juga sempat menendang dan mendobrak pintu pagar gedung DPRD Riau. Pendemo berulang kali menendang dan mengoyang-goyang pintu pagar gedung DPRD Riau yang dikunci rapat dengan rantai.

 

Seteleh beberapa jam menunggu, Anggota Komisi V DPRD Riau, Agung Nugroho akhirnya menjumpai pendemo. Dihadapan para pengunjuk rasa, Agung menyampaikan sejumlah tanggapanya menyikapi tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo. Agung berjanji akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ke DPR RI dan Kementrian kesehatan agar meninjau kembali kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan.

 

"Kita minta teman-teman di DPR RI dan Kementrian agar kebijakan ini bisa ditinjau ulang, agar tidak memberatkan masyarakat," kata Agung.

 

Selain itu, Agung juga tidak menapik soal banyak keluhan dari masyarakat soal pelayanan di rumah sakit bagi peserta BPJS yang tidak maksimal. Sementara pemandangan berbeda terlihat pada pasien umum yang dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit.

 

"Kita minta pihak rumah sakit, jangan tebang pilih dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (*)