(RIAUONLINE.CO.ID/HASBULLAH TANJUNG)
Jumat, 25 Oktober 2019 10:31 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau Ade Agus Hartanto menilai wacana pemangkasan birokrasi dengan menghapus eselon III dan IV adalah upaya Presiden Jokowi dalam mempermudah pelayanan masyarakat.
Politisi PKB ini mengakui, hal tersebut masih harus menunggu hasil pengkajian sehingga pihaknya belum bisa menyetujui maupun menolak wacana tersebut.
Namun yang pasti, menurut politisi asal Inhu ini selama ini Jokowi terbukti berhasil melakukan reformasi birokrasi dimana pelayanan publik semakin hari semakin membaik.
"Saya melihat di kepemimpinan Jokowi lima tahun lalu, efisiensi itu sudah kita rasakan. Dimana segala urusan sudah lebih mudah, kita jadi tahu prosedur apa yang harus kita lalui. Misalnya, dalam pengurusan KTP harus selesai dalam sekian hari, walaupun masih ada sedikit problem di lapangan," jelasnya, Kamis, 24 Oktober 2019.
Pun begitu, Ade masih menunggu hasil kajian yang akan dilakukan kementerian terkait mengenai dampak dari penghapusan eselon ini.
Baca Juga
"Pak Jokowi pasti akan melakukan kajian. Sehingga wacana ini bisa jadi rencana yang bisa diterapkan dan diterima. Mudah-mudahan memang bisa mempermudah urusan tanpa mengkhawatirkan panjangnya birokrasi lagi," tuturnya.
Setelah hasil kajian selesai, DPRD katanya baru bisa membandingkan apakah penghapusan eselon III dan IV ini berdampak baik atau buruk kedepannya
"Makanya harus ada kajian, bagaimana dan apa nama pengganti posisi mereka ini, jadi kalau kajian sudah selesai, bisa kita pelajari dan bisa kita bandingkan dengan yang sekarang ini," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. Salah satunya, dengan memangkas struktur jabatan eselon dari semula empat tingkat menjadi dua level saja.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pidato pelantikan presiden 2019-2024 yang disampaikan di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Minggu (20/10) dilansir dari CNN.
"Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Eselonisasi harus disederhanakan, PNS dilakukan eselon I, II, III, IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja," ujar Jokowi.
