RIAUONLINE, PEKANBARU - DPD PDIP Riau hingga hari ini belum mendapatkan jawaban atas nama yang sudah direkomendasikan untuk menjadi wakil ketua DPRD Riau periode 2019-2024 mendatang.
Ketua DPD PDIP Riau, H Zukri mengatakan pihaknya sudah memproses semuanya dan sudah mengirimkan hasil pleno tingkat DPD ke tingkat DPP. Namun belum ada surat dari DPP.
"Kita sudah proses dan sekarang sedang menunggu SK DPP," ujar Zukri, Kamis, 29 Agustus 2019.
Disinggung mengenai pimpinan sementara, Zukri menyatakan hal tersebut akan dikirimkan dalam Minggu ini jika ketua defenitif belum juga ditunjuk oleh DPP.
Sebelumnya, DPD PDIP Riau memastikan partainya sudah akan menetapkan kursi wakil ketua DPRD Riau sebelum pelantikan 65 anggota DPRD Riau pada tanggal 6 September 2019 mendatang.
"Kita sudah mengusulkan tiga nama, ketua DPD PDIP Riau Zukri Misran, Bendahara DPD Ma'mun Solihin, dan saya sendiri sebagai mantan sekretaris DPD PDIP Riau," kata Wakil Ketua DPD PDIP Riau, Syafaruddin Poti, Kamis, 15 Agustus 2019.
Ketiga nama tersebut, ujar Poti, ditentukan usai pihaknya menggelar rapat internal dan saat ini nama tersebut sudah dikirimkan DPD PDIP ke tingkat DPP. Sekarang, DPD PDIP hanya tinggal menunggu balasan dari DPP.
"InsyaAllah sebelum pelantikan namanya sudah ada," tuturnya.
Disinggung apakah nama tersebut bisa saja berubah seperti yang terjadi pada partai Golkar saat menunjuk ketua DPRD Riau, Septina Primawati, Poti menegaskan hal tersebut belum pernah terjadi.
"Saya tidak mau membandingkan dengan partai lain, tapi di PDIP khususnya di Riau belum pernah terjadi hal seperti itu," tambahnya.
Lebih jauh, apabila hingga pelantikan belum juga ada nama yang ditunjuk oleh DPP PDIP, pihak DPD PDIP Riau akan menggelar rapat untuk menunjuk wakil ketua DPRD Riau untuk sementara.
"Kalau kondisinya begitu mungkin kita akan rapat lagi, tapi InsyaAllah sudah keluar sebelum pelantikan," pungkas Poti.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Riau Sunaryo berharap agar seluruh partai yang mendapat kursi pimpinan DPRD Riau bisa menetapkan pimpinan defenitifnya agar memudahkan pembahasan APBD murni 2020.
"Kalau misalnya defenitif belum ditentukan, kita tidak tahu kapan bisa selesai nya. Makanya mana-mana partai yang dapat wakil ketua, segeralah putuskan pimpinannya, kita berharapnya begitu," kata politisi PAN ini.