Penghasilan Security Menurun, Intsiawati: Kita Ingin Mengetuk Hati Perusahaan

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota DPD RI dapil Riau, Intsiawati Ayus meminta pengertian sejumlah perusahaan yang merupakan mitra PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di bidang security untuk menyesuaikan kondisi ekonomi terkini.

Hal tersebut ia sampaikan usai menggelar rapat bersama SKK Migas, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, dan Himpunan Pekerja Satuan Pengamanan (HPSP), Selasa, 20 Agustus 2019.

"Dari penjelasan Disnaker saya pribadi menghormati landasan hukum berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangannya. Pertemuan ini tidak mencapai kepuasan, masih banyak yang tersisa," kata Intsiawati.

Namun dalam pertemuan itu, para pekerja masih menitipkan harapan agar ada rasa memahami kebutuhan pada situasi ekonomi kekinian, dan Intsiawati berjanji akan mensupport permintaan itu.

"Sejauh ini pekerja masih kondusif, himbauan dari kami kepada mereka agar bekerja dengan waktu dan kesempatan yang ada. Saya tidak mau memperluas kondisi ekonomi dan migas sekarang," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dipaparkan SKK Migas, penghasilan minyak dari PT CPI terus mengalami penurunan sehingga tidak memungkinkan penambahan jam kerja dan penghasilan.

Solusinya, sambung IA, pihaknya hanya ingin mengetuk rasa untuk memahami kebutuhan dengan ekonomi kekinian bahwa gaji tidak sesuai dengan penghasilan.

Disinggung mengenai berapa biaya proyek yang dimenangkan tiga outsourcing pemenang tender biaya pengamanan Chevron, IA menilai hal tersebut masih butuh komunikasi lebih lanjut.

Sementara itu, ketua HPSP Riau, Dori Setiawan meminta seluruh mencarikan win-win solution karena ia tidak ingin keputusan yang merugikan pihaknya terus dilanjutkan.

"Apa yang kami dapat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk anak dan istri," kata Dori.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson juga meminta tiga perusahaan outsourcing yang bekerja pada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di bidang jasa pengamanan bisa menyelesaikan masalah dengan para security dengan sistem kekeluargaan.

Hal tersebut disampaikan Politisi Demokrat ini usai menggelar hearing bersama puluhan security yang tergabung dalam Himpunan Pekerja Satuan Pengamanan (HPSP) di ruang medium DPRD Riau, Senin, 24 Juni 2019.

Diharapkan Aherson, permasalahan ini cukup diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) saja, tidak perlu dibawa ke DPRD Riau, sebab apabila sudah sejauh ini sudah tidak etis lagi.

Ia menjelaskan, para security mengeluhkan jam kerja yang mulai berkurang di mana sebelumnya mereka memiliki beban kerja 12 jam, namun saat ini dikurangi menjadi 8 jam.