(RIAUONLINE.CO.ID/RIZKI KURNIAWAN)
Selasa, 31 Juli 2018 21:52 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Pasca keputusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk Pertamina menggantikan Chevron sebagai operator Blok Rokan pada 2021 mendatang, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau langsung menyusun konsep keadilan bagi masyarakat Riau.
Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Datuk Al Azhar, mengatakan pihaknya akan menuntut keterlibatan Riau dalam pengelolaan lahan minyak terbesar di Indonesia tersebut.
"Memang sudah diputuskan (operator Blok Rokan), tapi hasil itu tidak akan menyurutkan tuntutan kita dalam menuntut keterlibatan kita," tegas Al Azhar yang juga didampingi ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Syahril Abubakar, Selasa, 31 Juli 2018.
Ditambahkan Al Azhar, pihaknya tidak menyasar kepada kontraktor dalam menyampaikan tuntutan, tapi lebih kepada Pemerintah Pusat.
Baca Juga
"Karena sudah diputuskan, maka kita akan rumuskan bersama elemen terkait untuk menentukan bagaimana konsepnya," ujarnya.
Adapun keadilan yang dimaksud Al Azhar, diantaranya kuota tenaga kerja lokal, royalti, saham, dan lainnya.
Al Azhar meyakini pemerintah pusat akan menerima tuntutan mereka, sebab LAMR saat ini dalam posisi "terpegang hulu".
"Dalam bahasa adat, kita di posisi terpegang hulu, kita tidak akan biarkan kontraktor bisa beroperasi dengan baik, apabila keadilan tidak diberikan, kita akan melawan, ini tanah kita," ujar Al Azhar.
Lebih lanjut, Al Azhar menuturkan pihaknya akan mengambil hak yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada LAMR.
"Di awal kita memang tidak ada peluang, sekarang ini kita ingin menuntut peluang itu," tutupnya. (***)
