(Andrias/Riau Online)
Kamis, 10 Desember 2020 15:57 WIB
RIAU ONLINE, BENGKALIS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis merekomendasikan tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Pinggir dan Bathin Solapan wajib melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).
Rekomendasi tersebut disampaikan Bawaslu, Kamis 10 Desember 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan selambat-lambatnya untuk dapat dilaksanakan empat hari setelah rekomendasi tersebut diterima.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis Usman menyebutkan, rekomendasi PSU sudah disampaikan ke KPU itu menyusul ditemukannya pelaksanakan pemungutan suara menyalahi aturan atau prosedur.
"Kita sudah menyampaikan tiga TPS agar dilaksanakan PSU ke KPU," tegas Usman dikonfirmasi, Kamis 10 Desember 2020 petang.
Dijelaskan Usman, PSU di tiga TPS itu adalah di TPS 03 di Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir dengan kesalahan mekanisme seharusnya yakni petugas KPPS memindahkan kotak suara tidak sesuai dengan prosedur atau aturan KPU.
Dalam proses pemindahan tidak disaksikan atau diketahui oleh Pengawas TPS maupun saksi-saksi Paslon.
Baca Juga
Kemudian di TPS 04 dan TPS 05 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, melanggar mekanisme pemungutan suara oleh pemilih dilakukan tidak sesuai dengan TPS yang seharusnya. Pemilih seharusnya menyoblos di TPS 04, namun dilakukan di TPS 05.
"Rekomendasi PSU ini wajib dilaksanakan selambat-lambatnya empat hari setelah diterima KPU," tegas Usman.
Sementara itu, Ketua KPU Bengkalis Fadhillah Al Mausuly mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
TPS 3 Balai Raja, Kecamatan Pinggir dan TPS 04 dan TPS 05 Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan.
"Tidak lanjutnya KPU melaksanakan pleno terkait PSU di tiga TPS tersebut. Jadi kita pleno hari ini. Hasil keputusan pleno kapan PSU akan disampaikan," jelas Ketua KPU.
Kemudian KPU Bengkalis sampai kemarin belum ada menerima laporan dari PPS dan PPK terkait adanya persoalan yang terjadi di lapangan.
"Sampai saat ini kita belum mendapat laporan adanya persoalan saat pemilihan dan persiapan di PPK. Kita akan melakukan koordinasi terus," jelas Fadil.
