(ROBI SUSANTO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Hubungan Fraksi Golkar DPRD Kuansing dengan Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, kian memanas. Terbaru fraksi Golkar DPRD Kuansing menyoroti adanya dugaan intervensi dan ancaman yang diterima ASN, Kepala Desa (Kades) hingga Penjabat (Pj) Kades di Kuansing.
Ini jelas berbeda pada saat Suhardiman didukung Partai Golkar mendampingi Andi Putra pada Pilkada 2019 lalu. Seiring berjalannya waktu Partai Golkar tampaknya sudah tidak lagi berada pada barisan pemerintah yang kini dipimpin Suhardiman Amby.
Salah satu contoh disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Endri Yupet, jika ada oknum Kades yang menerima reses anggota DPRD baik dari Kabupaten dan Provinsi tidak separtai dengan Plt Bupati akan dilakukan pemeriksaan khusus (riksus) oleh Inspektorat sampai dengan penundaan gaji.
Selain itu katanya, dugaan ancaman juga dilakukan terhadap ASN dan Kepala Sekolah terutama yang tidak sejalan bakal dilakukan audit khusus, mutasi hingga dinonaktifkan.
Baca Juga
"Praktek-praktek ancaman terhadap masyarakat, ASN, dan juga kades ini sudah diluar batas kewajaran," ujar Endri Yupet saat menyampaikan pandangan umum fraksi partai Golkar pada rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ tahun 2022, Jumat, 5 Mei 2023 kemarin.
Fraksi Golkar menilai ini akan berdampak terhadap kinerja para ASN dan kades dalam bekerja. Seharusnya sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan kepada seluruh bawahan dan masyarakat sehingga membuat suasana menjadi nyaman, tenang dan terlindungi.
"Di sini ada pak Kejari, pak Kapolres, Ketua Pengadilan, dan fraksi Golkar meminta saudara Bupati untuk menyudahi segala bentuk ancaman mengancam kepada ASN, Kades dan masyarakat," katanya.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kuansing, Suhardiman Amby dikonfirmasi atas tudingan tersebut melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 7 Mei 2023 belum memberi tanggapan. RIAUONLINE.CO.ID sudah mencoba meminta tanggapan Plt Bupati namun hingga berita ini tayang belum ada tanggapan.
