(ANTARA)
Selasa, 21 Januari 2025 09:38 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Sejumlah negara siap membiayai program 3 juta rumah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Satgas Perumahan mencatat Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Singapura akan membantu pembiayaan program ini.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah Indonesia sudah melakukan penandatanganan dengan Qatar untuk membangun 1 juta unit rumah berupa apartemen di Indonesia.
Hashim menyebut pemerintah Qatar sudah resmi menyatakan 3-5 juta rumah dan apartemen. Berarti dari Qatar antara 4-6 juta unit penghunian MBR.
“Nanti tanggal 31 Januari, insyaallah, nanti disaksikan oleh Presiden di istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan. Berarti itu 5-7 juta hanya dari dua negara,” kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin 20 Januari 2025.
Investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani, akan mengucurkan dana sebesar sekitar USD 16.000 hingga USD 20.000 per unit untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia.
Baca Juga
Dengan jumlah 1 juta unit, nilai investasi dari mencapai USD 16 miliar hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp 262,14 triliun hingga Rp 327,67 triliun (kurs Rp 16.383,85 per dolar AS).
"Nilainya, misal dari Qatar, itu apartemen kurang lebih 16-20 ribu USD per unit, dikalikan 1 juta berarti 16-20 miliar USD. Itu dari swasta (Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani)," katanya.
Sementara itu, investor Turki mau membangun 50 ribuan unit dan dari Singapura ada 100 ribu unit. Hashim menilai pemerintah RI telah bergerak cepat, terlihat dalam 3 bulan terakhir sudah berkomitmen membangun 7 juta lebih rumah.
Untuk lokasinya, Hashim mengungkapkan ada di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).
"Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di danau Metland (Cibitung), terus ada 30 ha di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” kata Hashim.
“Terus instruksi Pak Prabowo, bila memungkinkan setiap stasiun ka di Indonesia terutama di kota-kota besar itu harus ada rumah susun, itu namanya TOD (Transit Oriented Development),” ujarnya, dikutip dari kumparan, Selasa 20 Januari 2025.
