Cerita di Balik Gagalnya Anies Baswedan Diusung PDIP di Pilkada Jakarta

RIAU ONLINE - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkap cerita di balik gagalnya Anies Baswedan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Ahmad Basarah, sudah ada kesepakatan dengan PKB untuk berkoalisi.

Ahmad Basarah menyebut Anies Baswedan mulanya sudah masuk ke dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP sejak Juni 2024, jauh sebelum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik sebagai pengurus DPP PDIP pada 5 Juli 2024.

Hal ini sekaligus membantah pernyataan Ahok yang sebelumnya menyebut bahwa DPP PDIP tidak pernah memasukkan Anies Baswedan sebagai kandidat calon gubernur usulan partai berlambang banteng moncong putih itu pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” beber Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu, 17 November 2024, dikutip dari Suara.com.

PDIP, kata Basarah, menjajaki kerja sama politik dengan PKB pada Juni 2024, lantaran bersikap realistis tidak dapat mengusung sendiri pasangan calon. Pasalnya, perolehan kursi kedua partai di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai 20 persen: PDIP hanya 15 kursi, sementara PKB hanya 10 kursi.

“Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu ‘kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” tambah dia.

Namun pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari semula 25 persen perolehan suara atau 20 persen perolehan kursi di DPRD menjadi hanya antara 6,5 sampai 10 persen perolehan suara tergantung jumlah daftar pemilih tetap.

“Putusan MK itu memang mengubah peta politik pilkada secara nasional dan PDIP pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” kata Basarah melanjutkan.

Basarah menyebut sejumlah pimpinan DPP PDIP bahkan pernah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dirilik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Di antaranya, ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Puan Maharani dan Eriko Sotarduga, serta Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Dikatakannya, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah juga pernah menyebut PDIP telah mempertimbangkan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Pertemuan pasca-Putusan MK Nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu,” katanya pula.

Tapi pada akhirnya PDIP memang tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Meski begitu, menurutnya, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasional Soekarnois akan terus dijalankan, karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.

“Dalam pertemuan saya bersama Hasto Kristiyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan bersama-sama,” jelasnya.

Di samping itu, Basarah menyoroti 'Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan' di kawasan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dibuka oleh Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid.

Markas dimaksud merupakan salah satu bentuk dukungan Anies Baswedan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, yang diusung oleh PDIP.

“Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Mas Anies Baswedan dan timnya itu,” imbuh Basarah.