Pemerintah Cegah Serangan Siber dengan Zero Trust, Apa Itu?

RIAU ONLINE - Pemerintah akan menerapkan model zero trust untuk mencegah serangan siber di masa mendatang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebut model ini akan diterapkan dalam pengembangan maupun penggunaan Pusat Data Nasional (PDN).

Hadi menjelaskan zero trust mengasumsikan bahwa semua perangkat, pengguna, dan sistem yang berkaitan dengan PDN dianggap tidak terpercaya sampai terbukti keamanannya.

"Hal ini diterapkan melalui kontrol akses yang ketat dan autentifikasi berlapis," kata Hadi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Selain itu, kata Hadi, pemantauan keamanan pada sistem PDN juga akan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna mendeteksi keamanan siber secara real time.

Menurutnya, teknologi itu bisa mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan yang berpotensi menjadi serangan secara lebih dini. Dia mengatakan pemerintah juga bakal memperketat kebijakan terhadap akses data.

Dia mengatakan bahwa upaya-upaya memperketat itu dilakukan guna mengurangi risiko adanya "insider threat". Nantinya, kata dia, setiap akses pada data vital harus melalui proses validasi.

Meski begitu, Hadi tidak memungkiri bahwa peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam membangun dan mengelola PDN. Sehingga, kata dia, pemerintah terus berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan SDM.

"Kami memang menyadari bahwa terdapat tantangan besar, bahwa perkembangan teknologi siber yang sangat cepat ini sering kali membuat regulasi tertinggal. Kebijakan dan keamanan harus selalu diperbarui," kata mantan Panglima TNI itu.(ANTARA)