Prabowo Bakal Bentuk Kabinet Zaken di Pemerintahannya, Apa Itu?

RIAU ONLINE - Prabowo Subianto mewacanakan penerapan kabinet zaken di pemerintahannya mendatang. Penerapan kabinet zaken di Indonesia dinilai implikasi yang kompleks.

Di satu sisi kabinet zaken membuat pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Meski begitu, kabinet zaken dapat menimbulkan masalah dalam hal representasi dan akuntabilitas.

Di masa lalu, kabinet zaken pernah diterapkan di Indonesia pada masa demokrasi liberal pada 1957 yang tidak lain adalah kabinet Djuanda.

Apa itu kabinet zaken?

Kabinet zaken merupakan kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi sosok yang ahli dibidangnya.

Para menteri yang dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi di bidangnya, memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Mereka dapat langsung bekerja tanpa perlu melalui proses negosiasi yang panjang dengan partai politik.

Kabinet zaken cenderung lebih stabil dibandingkan kabinet koalisi yang seringkali diwarnai perselisihan antar partai. Stabilitas ini penting untuk menciptakn iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kabinet zaken bisa lebih berorientasi pada kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Para menteri yang dipilih berdasarkan keahliannya dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang kompleks, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan.

Namun, penerapan kabinet zaken di Indonesia perlu mempertimbangkan konteks politik dan sosial yang ada, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Minggu, 15 September 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan wacana untuk menerapkan kabinet zaken masih didiskusikan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan apabila dalam kabinet zaken tersebut tetap ada orang-orang dari partai politik yang memiliki latar belakang di bidang profesional.

"Profesional tentunya selain dari partai politik dia juga harus memahami bidang kemudian kementerian yang akan dipimpinnya," jelas Dasco.

Kendati demikian, Dasco menegaskan bahwa keputusan untuk memilih menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto sebagai presiden.

Ia meyakini Prabowo akan memilih sosok yang memiliki rekam jejak dan latar belakang sesuai dengan kementarian yang akan dipimpinnya.

"Pada saatnya nanti akan diberitahukan kepada teman-teman ketua umum parpol," kata Dasco.