JK Kritik Pendidikan di Indonesia: Sebut Nama Anies, Sentil Mendikbud Nadiem Makarim

RIAU ONLINE - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan sejumlah kritik untuk pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikan JK saat menghadiri diskusi bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Sabtu, 7 September 2024.

Menurut JK, pola masyarakat memandang pendidikan sudah berubah. Di perkotaan atau urban, lebih banyak yang menyekolahkan anak ke sekolah swasta dibanding negeri.

JK bahkan bercerita bahwa cucunya tidak ada yang menempuh pendidikan di sekolah negeri.

“Saya tanya tadi Pak Jimly ‘berapa cucu? 7’, ‘berapa sekolah negeri? Tidak ada’,” kata JK, dikutip dari kumparan, Minggu, 8 September 2024.

“Sama saya, 15 cucu tidak ada satu sekolah negeri,” lanjutnya.

JK mengaku pernah meminta anaknya untuk menyekolahkan cucuya ke sekolah negeri. Namun, anak JK lebih memilih menyekolah anaknya ke sekolah swasta.

Meski begitu, bagi JK, tidak masalah pendidikan ditempuh di sekolah swasta atau negeri.

Selain itu, kata JK, Indonesia jangan mencontoh Finlandia atau Singapura, karena jumlah penduduk yang tak kalah banyak dengan Indonesia, tapi bisa menerbitkan tokoh-tokoh dunia.

JK juga mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. JK menyebut Kemendikbudristek memiliki cakupan yang sangat luas sehingga memerlukan orang yang benar-benar kompeten.

JK mulanya menyinggung menteri-menteri pendidikan terdahulu, seperti Muhajir Effendy, Prof. Muhammad Nuh, hingga Anies Baswedan. Menurutnya, tokoh-tokoh tersebut mengerti akan pendidikan.

“Ada Muhajir, ada Prof. Nuh Rektor ITS, ada Anies Rektor Paramadina, ada kemudian Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor,” kata JK.

Ucapan JK itu disambut tertawa dan tepuk tangan sebagian hadirin. "[Saya] Minta maaf, Sekjen," ujar JK.

JK menilai bahwa kementerian itu tidak akan maju jika menterinya jarang "ngantor". Ia mengaku telah beberapa kali meminta bertemu dengan Nadiem untuk membahas hal ini, namun belum terlaksana.

Selain itu, JK juga mengatakan, agar ke depan posisi menteri tersebut bisa diisi oleh orang-orang yang benar kompeten pada pemerintahan berikutnya.

JK lantas menyinggung soal tema diskusi tersebut yakni soal belanja wajib atau mandatory spending anggaran pendidikan yang juga turut dihadiri oleh pimpinan Komisi X DPR tersebut. Sebagai pengusaha, JK mengatakan bahwa bakal memilih direktur perusahaan yang kompeten terlebih dahulu dibanding memusingkan anggaran.

“Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapkan di Dirut yang terbaik, bukan berapa anggarannya, dirutnya gimana itu? COO-nya gimana? baru kita bicara program, baru kita bicara anggaran,” tutup JK.

Belum ada tanggapan dari Nadiem mengenai kritikan dari Jusuf Kalla tersebut.