RIAU ONLINE, PEKANBARU - Master Plan atau rencana induk pembangunan jalan tol yang telah disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dirancang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih meninggalkan sejumlah PR.
Sepanjang 2.300 km jalan tol yang masih belum selesai menjadi warisan yang harus diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kita sebut master plan PUPR itu sekurang-kurangnya sama dengan jumlah tol yang dibangun dari 2014-2024, kira-kira begitu jadi 2.000 sekian kilometer," kata Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, dikutip dari KUMPARAN, Kamis, 22 Agustus 2024.
Menurut Endra, dana yang dibutuhkan pada masa kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk pembangunan jalan tol dari 2025 hingga 2029 mencapai Rp.460 triliun.
"Masterplan PUPR sekurang-kurangnya 2.000 sekian km, asumsinya 1 km itu Rp 200 miliar rata rata Rp460 triliun," imbuhnya.
Meski demikian, Endra menekankan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap memiliki otoritasnya dalam menentukan prioritas pemerintah.
"Masterplan kita paling tidak itu sudah dimulai pembangunannya sepanjang itu. Tapi itu kan dikembalikan kepada prioritas pemerintah baru, kan perlu dukungan pendanaan, dukungan kebijakan, dukungan pelaksanaan begitu ya, skema-skemanya. Sudah dalam list program kita, jumlahnya kira-kira segitu (2.300 km)," ungkap Endra.
Endra menjelaskan, jumlah tol ini meliputi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jalan Tol Trans-Jawa juga Tol di Ibu Kota Negara (IKN).
"Jalan Tol Trans Sumatera kan sekarang masih sisa dari Langsa sampai ke Sigli, kemudian dari Pekanbaru sampai ke Kisaran, kemudian dari Jambi-Pekanbaru, itu yang banyak, kemudian siripnya dari Padang Sicincin, dari Sicincin-Pangkalan itu nembus Bukit Barisan, kemudian dari Bengkulu ke Palembang sampai Muara Enim, tapi Bengkulu-Muara Enimnya kan belum, kemudian dari Sinaksak sampai ke Parapat, jadi sirip-siripnya (Jalan Tol) Trans Sumatera akan dikebut," pungkasnya.