RIAU ONLINE - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ingin membuktikan pernyataan Mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menyebut PKB 'dicuri' oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. PBNU bahkan membentuk tim pendalaman PKB atau Pansus PKB untuk menelusurinya.
"Sebelum wafat beliau [Gus Dur] mengatakan bahwa PKB dicuri. Nah ini mau kita buktikan benar enggak ini dicuri? Apa bener? Waktu itu kan Gus Dur belum sempet lapor mungkin ya. Belum sempet lapor polisi. Misalnya ini. Nah sekarang gimana ini? Kan gitu. Apa bener apa? Kita akan meluruskan," kata Gus Ipul di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024, dikutip dari kumparan.
Gus Ipul juga membantah pernyataan Waketum PKB, Jazilul Fawaid, yang menyebut PBNU menggembosi PKB dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia pun meminta pembuktiannya.
"Tolong dicarikan buktinya. Kita memang istilahnya itu yang jelas kita beda itu soal pilpres. Kalau PKB kita tahu itu yang didirikan oleh NU, kita enggak akan menggembosi, banyak kader NU di sana, dan ini didirikan oleh NU. Buat apa kita menggembosi? Bahkan keluarganya Gus Yahya berjuang untuk PKB. Itu enggak benar juga gitu loh. Apa? buktinya apa?" ucap dia.
Wali Kota Pasuruan juga membantah bahwa pembentukan Pansus PKB adalah dampak dari adanya Pansus Haji yang diinisiasi Ketum PKB, Cak Imin.
Menurutnya, permasalahan Pansus Haji bisa diselesaikan di internal PKB. Apalagi, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merupakan pengurus PKB.
"Kalau kita ngomong Pansus Haji, Gus Yaqut itu kan juga ketua DPP PKB, wakilnya Cak Imin. Kan tinggal mereka aja urusannya. Jadi sebenarnya bukan urusan PKB. Ini urusan DPP PKB itu, Gus Yaqut kan tinggal dipanggil aja. Itu kan menterinya dia. Masa ketua umumnya sama ketuanya gegeran sendiri. Jangan ditanya ke sini," tandasnya.
Cak Imin dan Gus Dur serta keluarga memang punya cerita sendiri. Cak Imin sempat membuat muktamar PKB dan menobatkan dirinya sebagai Ketum PKB, bahkan hingga saat ini tak tergantikan hampir 20 tahun.
Tindakan ini membuat keluarga Gus Dur kecewa. Langkah ini juga kerap dianggap sebagai tindakan Cak Imin "mencuri" PKB.