Pimpinan KPK Minta Kepala Daerah Ingat Panti Jompo: Jangan ke Janda Muda, Main Tante-tante

RIAU ONLINE - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak bicara soal tanggung jawab atas jabatan dan mengingatkan untuk tidak korupsi saat memberikan arahan dalam Rakorkada Penguatan komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi" yang digelar di Makassar pada hari ini, Rabu, 17 Juli 2024.

Tanak menyampaikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap daerah bertugas memantau tindak pidana korupsi. Namun, kata dia, APIP saat ini dihadapkan sejumlah tantangan.

"APIP diangkat lagi oleh gubernur, bupati, oleh wali kota yang kemudian kalau APIP ini bekerja dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab, tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilik uang, tanggung jawab kepada pejabat, kepada negara, kepada pejabat, ketika dia melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta penuh rasa tanggung jawab, tadi seperti saya katakan, dan terkahir tanggung jawab kepada Tuhan, ternyata dia harus dimutasi," kata Tanak, dikutip dari kumparan.

Akan tetapi, Tanak tidak menyebut daerah yang dimaksud. Namun contoh itu, kata dia, sering terjadi saat APIP bekerja dengan baik dan benar, serta penuh tanggung jawab.

Kemudian, lanjut dia, KPK menelusuri penyebab celah seperti mutasi ini terjadi. Menurutnya, kepala daerah terkait tidak bisa berkompromi.

"Kenapa tidak bisa berkompromi, kita cari historinya apa? Historinya, tidak lain disebabkan karena awal untuk menduduki (jabatan) adanya serangan fajar yang tidak wajar," kata dia.

Ia menyebut politik uang seperti serangan fajar menjadi sumber korupsi. Ia pun mengimbau kepala daerah untuk tidak melakukannya. Terlebih, kalau punya uang berlebih, baiknya diberikan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan.

"Udahlah kalau banyak duit nggak usah bagi-bagi percuma-percuma, pergi ke panti asuhan, pergi ke janda-janda tua, jangan janda muda, bahaya. Bapak-bapak bahaya, bapak-bapak pergi ke janda muda bahaya. Janda-janda yang 60 ke atas Pak, jangan di bawah 60, karena janda di bawah 60 mohon maaf, kita bercanda sedikit daripada ngantuk, kalau janda di bawah 60 memang dia cari Bapak, para pejabat ini dicari, termasuk APIP dicari juga. Bapak-bapak ini dicari Pak, supaya dapat menafkahi, melanjutkan pemberian nafkah," kata dia.

Menurut Tanak, pemda bisa memperhatikan atau membangun panti jompo. Dia menyinggung kasus pasutri lansia yang meninggal lama tapi tidak diketahui. Hingga tetangga mencium bau dan mendobrak rumahnya.

"Kemudian siapa lagi yang perlu kita bantu? Pemda, perhatikan para jompo. Tadi Pak Pj gubernur mengatakan pada saat ASN masih hidup diberikan penghargaan sampai meninggal, tapi begitu pensiun ditinggalkan. Ditinggalkan dalam konteks bukan innalillahi, tapi biarlah kau hidup sendiri di situ, tak dipedulikan lagi, nanti masuk di panti jompo," kata dia.

"Waktu dia sebagai gubernur dia tidak pernah siapkan panti jompo, akhirnya dia sendiri kelabakan hidupnya, kemudian dia mati di kamarnya sendiri, atau berdua dengan istrinya, seperti terjadi di Depok (Bogor, red) kemarin. Ada yang baca barangkali, bagaimana suami istri meninggal di kamarnya itu," sambung dia.

Atas dasar itu, dia mengimbau kepada para pejabat untuk bisa memperhatikan nasib-nasib lansia. Jangan justru menggunakan uang untuk yang tidak benar.

"Jadi bapak ibu gubernur, bapak ibu bupati, wali kota, ingat-ingat bikin tempat panti jompo berikan sumbangan itu. Inget panti asuhan anak yatim jangan cuma inget-inget untuk main judi, yang KPK sudah tangkap dan sudah almarhum. Jangan cuma ingat-ingat main tante-tante yang lain, sayang-sayangan di rumah tapi ternyata ada yang lebih disayang. Dan uang itu dari hasil korupsi, kalau dari gaji mana cukup," pungkasnya.