RIAU ONLINE - Presiden terpilih Prabowo Subianto tampaknya bakal membiarkan terjadinya pembengkakan pada rasio utang negara yang mencapai 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini untuk membiayai program ambisiusnya selama menjabat kepala negara.
Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap hal ini saat bericara kepada media asing, Financial Times. Dalam wawancaranya, Hashim menyebut pemerintahan yang baru akan meningkatkan rasio utang terhadap PDB, naik menjadi 50 persen dari 39 persen saat ini.
"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya telah berbicara dengan Bank Dunia dan mereka berpendapat bahwa 50 persen adalah angka yang bijaksana," ujar Hashim seperti yang dikutip dari Suara.com, Jumat, 12 Juli2024.
Berdasarkan UU APBN, batas rasio utang terhadap PDB mencapai 60 persen. Tapi meski utang naik, menurut Hashim, pemerintahan Prabowo tetap menggenjot pendapatan dari pajak dan lain-lain.
"Kami tidak ingin meningkatkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan. Pajak, pajak cukai, royalti dari pertambangan, dan bea masuk," ucap dia.
Perubahan nilai utang pemerintahan Prabowo ini berbeda dengan sikap konservatif Joko Widodo yang justru menjadikan komiditas sebagai andalan utama ekonomi.
Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran yang berpengaruh saat pemerintahan baru mulai menjabat pada bulan Oktober.
Program besar Prabowo adalah program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil, yang menurut perkiraan para pembantunya akan menelan biaya USD 28 miliar .
Hashim mengatakan program pangan tersebut akan berperan sebagai stimulus bagi perekonomian dan menambah setidaknya 1,2 poin persentase terhadap PDB. Namun, ia menekankan bahwa rasio utang hanya akan dibiarkan naik jika pendapatan pemerintah juga meningkat.
Akan tetapi, Data IMF mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki salah satu rasio pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, sekitar 14 persen.
Hashim, menambahkan bahwa beberapa inisiatif lain akan mendukung target Prabowo sebesar 8 persen pertumbuhan tahunan, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, kilang minyak, dan rumah, serta memperluas produksi pangan.
Prabowo berencana mendirikan badan pendapatan negara untuk meningkatkan penerimaan pajak, meskipun para ekonom telah memperingatkan bahwa hal itu tidak akan mudah. Ia juga mempertimbangkan pemotongan subsidi dan penjualan aset negara untuk menopang penerimaan negara.
"Kami akan tetap membuat peringkat layak investasi pada tingkat itu," kata Hashim.