Menteri Sri Mulyani Was-was Jelang Pelantikan Prabowo, Ada Apa?

RIAU ONLINE - Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa dikatakan tidak begitu senang di pertengahan tahun 2024 ini. Sebabnya, setoran pajak mulai tidak lancar di tengah kondisi ekonomi nasional yang menurun.

Jelang dua bulan akhir jabatannya sebagai bendahara negara sebelum kabinet menteri Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dilantik pada Oktober 2024, Sri Mulyani pun gundah gulana.

Dalam laporan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa penerimaan perpajakan hingga semester I 2024 telah mencapai Rp 1.028 triliun atau setara 44,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Sayangnya, kondisi penerimaan perpajakan justru melambat 7% dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 1.105,6 triliun.

Sri Mulyani menuturkan penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan PPH badan yang mengalami penurunan dari sisi profitabilitas perusahaan, serta PPN yang juga mengalami tekanan akibat restitusi yang meningkat. Angkanya sekitar 11%

"Aktivitas ekonominya sendiri masih bergerak, namun penerimaan pajaknya menurun karena adanya restitusi di PPN. Jadi PPH badan dan PPN yang kontribusinya terbesar mengalami tekanan terhadap penerimaan kita,” kata Menkeu dalam Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI pada awal pekan ini, dikutip dari Suara.com, Kamis, 11 Juli 2024.

Untungnya kata Sri Mulyani penerimaan PPH 21 naik cukup signifikan sebesar 28,5% secara bruto dan neto. Hal ini mencerminkan peningkatan dalam aktivitas dan pendapatan karyawan. PPH Orang Pribadi juga mengalami kenaikan sebesar 12%, menunjukkan pertumbuhan dalam penghasilan individu.

Begitu juga dengan setoran PPH Final yang mengalami pertumbuhan 13,8% secara neto yang menunjukkan adanya pemulihan aktivitas dari sisi deposito, konstruksi, sewa tanah/bangunan yang didorong kenaikan aktivitas transaksi.

“Kemudian, untuk PPN impor masih tumbuh tapi tipis dan PPH 26 juga mengalami pertumbuhan 4,8% untuk neto dan 6,2% untuk bruto. Ini berarti tekanan dari penerimaan pajak bisa diidentifikasi berkaitan dengan komoditas dan restitusi, sedangkan aktivitas ekonomi masih relatif terjaga. Namun kita juga tetap harus waspada,” ungkapnya.

Pembukuan pertumbuhan yang positif juga masih terjadi pada aktivitas ekonomi di sektor lain. Dalam hal ini, kata dia, pertumbuhan positif juga terjadi di sektor jasa dan asuransi, kontruksi dan real estate, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan.

Meski untuk sektor pertambangan masih mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat harga komoditas yang menurun dan restitusi yang meningkat. Industri pengolahan juga terpengaruh dengan kontraksi 15,4% dalam penerimaan pajaknya.

Di sisi lain, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester pertama mencapai Rp 288,4 triliun, atau mengalami penurunan 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan Rp 302,1 triliun.

Penurunan ini disebabkan oleh kondisi penerimaan di sektor migas yang mengalami kontraksi 7,6% karena penurunan dalam lifting minyak dan gas. Selain itu, peneriman sektor non-migas terpengaruh oleh penurunan harga batubara dan nikel yang signifikan.

Secara keseluruhan, semester pertama tahun 2024 menunjukkan tantangan yang signifikan dalam hal penerimaan pajak dan bukan pajak di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa peningkatan, sejumlah sektor tetap mengalami penurunan yang perlu diwaspadai.

“Kami berharap dalam suasana yang sangat tidak pasti, tentu pelaksanaan seluruh program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masih bisa dieksekusi untuk mendorong dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat agar tetap meningkat kemakmurannya,” pungkasnya.