Harga Obat dan Alkes Mahal, Presiden Minta Harga Ditekan

Presiden-Jokowi-di-KTT.jpg
(Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)

RIAU ONLINE - Mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.

Budi Gunadi menyampaikan, Presiden meminta jajarannya untuk bisa menekan harga alkes dan obat-obatan yang beredar, sehingga bisa lebih murah seperti di negara tetangga.

"Dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal," kata Budi Gunadi, dikutip dari Liputan6.com.

Menurut Menkes, harga obat di Indonesia mencapai lima kali lebih mahal dibanding Malaysia. Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dibangun agar lebih tangguh. Terutama jika Indonesia kembali dilanda pandemi.



"Beliau pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih di-resilience Indonesia kalau ada pandemi lagi dan dibahas satu persatu," ujarnya.

Budi Gunadi menambahkan, Presiden juga mempertanyakan penyebab industri kesehatan dalam negeri yang tak maju-maju. 

"Musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable deh atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan itu lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa," jelas Budi.

Budi menjelaskan, tingginya harga alkes dan obat-obatan di Indonesia dibandingkan Malaysia juga karena inefisiensi perdagangan serta tata kelola. Oleh sebab itu, Budi menyampaikan pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola sehingga ada transparansi.

"Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga kan. Nanti kalau layanan kesehatan ini kan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi balik lagi, kalau mahal pemerintah yang akan bayar. Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin," pungkasnya.