Janji Kampanye Prabowo Mahal, Dari Mana Uangnya?

RIAU ONLINE - Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan melebarkan batasan defisit hingga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Penyebab penambahan rasio utang ini adalah banyaknya program-program sebagai janji kampanye yang akan dijalankan Prabowo ke depan, sehingga membutuhkan banyak dana.

Hal ini ditanggapi oleh Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono. Thomas memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran tak akan menambah utang negara yang menggunung hingga 50% dari PDB.

"Penting untuk dicatat bahwa itulah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," ujar Thomas, dikutip dari Suara.com, Selasa, 18 Juni 2024.

Thomas menambahkan, Timnya juga akan fokus untuk berupaya melakukan kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan serta melakukan kebijakan peninjauan ulang pengeluaran, dan menyediakan anggaran untuk kebijakan janji kampanye.

"Defisit tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3% dari PDB dan akan mematuhi batas defisit anggaran. Prabowo dan timnya menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo pernah mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia saat ini tidak mencapai 40 persen dari PDB. Menurutnya, angka ini masih dalam batas aman asalkan utang tersebut digunakan untuk pembangunan industri atau kegiatan produktif.

Pernyataan ini muncul saat Prabowo menjawab pertanyaan panelis mengenai utang luar negeri Indonesia dan kebijakan yang mungkin akan diambil untuk menghindari penambahan utang.

Menurut Prabowo, utang produktif dapat diterima dan bahkan jika mencapai 50 persen dari PDB, Indonesia tetap tidak akan mengalami gagal bayar. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia selalu dihormati di dunia internasional karena rekam jejaknya yang baik.