Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengenakan kemeja kotak-kotak bernuansa biru muda. (Suara.com/Novian)
((Suara.com/Novian))
RIAU ONLINE, JAKARTA-Pasangan Prabowo-Gibran menawarkan program susu dan makan gratis untuk menarik warga berikan hak suara kepada pasangan ini di Pilpres 2024.
Andai akhirnya Prabowo-Gibran yang berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2024, warga tak serta merta langsung mendapatkan susu dan makan siang gratis.
Warga harus bersabar setidaknya sampai pada Pemilu 2029 mendatang. Ya, butuh waktu 4 tahun untuk program tersebut menyentuh target 82,9 juta warga.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono. Ia menerangkan secara realistis, dalam hitungan pihak TKN butuh waktu 4 tahun agar program tersebut dapat dirasakan oleh 82,9 juta warga.
“Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran, atau sumber lainnya,” kata Budi dalam siaran pers, Selasa (5/12/2023).
Budi lebih lanjut menerangkan bahwa capres Prabowo tidak bisa serta merta menganggarkan anggaran besar di tahun pertama andai terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2024.
Budi mengatakan bahwa semua itu hanya bisa dilakukan secara bertahap dan mementingkan skala prioritas. Budi juga menegaskan bahwa program itu nantinya tidak akan mengalihkan program lain yang sudah berjalan seperti BPJS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Budi juga menyebut bahwa program susu dan makan siang gratis masih menjadi andalan untuk paslon 02 demi bisa menciptakan Indonesia Emas di 2045. Selain itu, program ini juga untuk perputaran ekonomi lokal.
“Perputaran ekonomi rakyat juga langsung meningkat karena rantai pasok program ini berasal dari UMKM-UMKM setempat," ucapnya.
Mau Jadi Menteri Prabowo Wajib Setuju Program Susu dan Makan Siang Gratis
Sebelumnya, Prabowo mengatakan menteri yang akan masuk ke jajaran kabinetnya harus setuju dengan program Pemberian Susu dan Makan Siang Gratis.
"Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau jadi menteri saya, harus setuju. Anak-anak harus diberi makan siang," kata Prabowo dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK).
Menurut Prabowo, makan siang gratis dan memberikan susu kepada warga merupakan salah atau ujung tombak program kerja jika terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan kerja sama dengan menteri untuk memastikan program tersebut berjalan di seluruh wilayah Indonesia.
"Kalau kau tidak setuju, enggak usah gabung di kabinet Prabowo-Sibianto," kata dia.
Di sisi lain, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Astrio Feligent meyakini program perbaikan gizi untuk pelajar, santri, dan ibu hamil merupakan investasi terbaik pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Menurut Astrio, visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045 (Indonesia Emas 2045) dapat terwujud manakala sumber daya manusianya berkualitas, yang dilihat salah satunya dari kondisi kesehatan dan asupan gizinya yang terpenuhi sejak masa kandungan sampai anak-anak.
"Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu berkata investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh Bangsa Indonesia adalah ketika kita berinvestasi pada anak-anak Indonesia. Kita mulai dengan memberi makan siang dan susu gratis untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Astrio.
Astrio menilai jika nantinya terpilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkepentingan mempersiapkan anak-anak muda Indonesia menjadi generasi yang unggul.
Di lokasi yang sama, Juru Bicara TKN itu juga menyinggung program kerja Prabowo-Gibran lainnya, yaitu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Dia meyakinkan para relawan setiap program kerja yang direncanakan Prabowo-Gibran tujuannya untuk kepentingan rakyat.
"Kebijakan apapun yang akan diambil oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, jika diberikan mandat pada 14 Februari mendatang adalah memastikan semua kebijakan tersebut dilandasi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia lebih dulu," ucapnya dikutip dari suara.com