Sudah Sembuh, Luhut Kebagian Tugas Baru Lagi dari Presiden

RIAU ONLINE - Presiden Joko Widodo memberikan tugas baru untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sudah kembali bekerja setelah tiga bulan dirawat di Singapura.

Jokowi menunjuk Luhut untuk mengkoordinasi percepatan layanan digital pemerintah. Arahan ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

“Presiden memberikan tugas baru kepada saya untuk mengkoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada kementerian dan lembaga terkait,” tulis Luhut melalui akun Instagram pribadinya dikutip dari kumparan, Minggu 14 Januari 2024.

Luhut mengatakan Jokowi menegaskan kepada dirinya untuk mengkondolidasikan seluruh layanan pemerintahan dalam satu portal nasional. Menurutnya, Indonesia saat ini belum memiliki sistem yang memuat data akurat pemerintahan, misalnya data jumlah pegawai Indonesia secara keseluruhan.

"Tujuannya agar pemerintah punya data yang akurat terkait jumlah ASN di setiap instansi, berapa banyak bantuan sosial yang harus didapatkan oleh masyarakat, bahkan sampai angka kemiskinan tiap daerah, dan sebagainya,” tambah Luhut.

Jokowi, kata Luhut mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Selain itu, penyederhanaan layanan berbasis digital yang dimiliki kementerian atau lembaga ini, juga bertujuan agar mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital dan memudahkan pelayanan masyarakat.

“Nah ini berangkat karena pengalaman kita dengan e-katalog, SIMBARA, itu semua membuat kita jauh lebih efisien, penerimaan pajak kita meningkat dan kemudian kita langsung bisa mendeteksi atau blocking sistem yang jalan,” jelas Luhut.
Luhut kemudian memperkirakan, percepatan layanan digital pemerintah ini akan rampung pada Juli hingga Agustus 2024.

Lebih lanjut, Luhut akan berdiskusi dengan MenPAN RB, Azwar Anas, untuk menjalankan tugas mengkoordinasikan percepatan layanan digital pemerintah ini. Ia juga akan menggaet GovTech Peruri.

“Kita akan gunakan nanti Peruri sebagai apps-nya dan kemudian kita juga akan restructuring, Peruri ini sehingga betul-betul bisa mampu mengakomodasi ini,” tutur Luhut.

Luhut menuturkan, pemerintah tidak perlu menggelontorkan dana jumbo bakal program ini, karena hanya akan meringkas hampir 2.000 aplikasi pemerintah milik kementerian dan lembaga.

“Sekarang kita mau kecilin aja, sehingga pengeluaran triliunan rupiah yang mungkin per tahun itu nggak perlu ada lagi, bisa digunakan untuk yang lain,” pungkas Luhut.