Prabowo Endus Dugaan Korupsi di Kemhan, Mark Up Anggaran Besar-besaran

RIAU ONLINE - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengendus adanya dugaan korupsi Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dugaan korupsi berupa penggelembungan atau mark up anggaran itu bahkan sudah tercium oleh Prabowo sejak awal ia menjabat di Menhan.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut dugaan mark up anggaran di Kemhan mencapai 1.000 persen. Sebab itu, Prabowo sempat menurunkan pengeluaran anggaran di Kemhan sebagai bentuk pencegahan.

"Beliau duduk dan datang di Kementerian Pertahanan bukan dengan pengetahuan yang kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia," kata Dahnil, dikutip dari Suara.com, Minggu, 19 November 2023.

Dahnil mengatakan terungkapnya dugaan mark up anggaran tersebut saat Prabowo memerintahkan seseorang ke luar negeri untuk menelisik ke produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Bahkan mark up anggaran yang dilakukan bernilai fantastis. Sebab itu, Prabowo memutuskan untuk membatalkan sejumlah kontrak demi mengamankan keuangan negara yang bernilai triliunan rupiah.

"Pak Prabowo sudah melibatkan BPK, juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan," tambah Dahnil.

Dahnil menegaskan proses hukum dugaan mark up anggaran di Kemhan tetap menjadi wewenang aparat penegak hukum. Meski begitu, Prabowo kata dia, sudah mengambil langkah tegas di internalnya sendiri.

"Jadi, broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang, sehingga praktik-praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan," ungkapnya.

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusuma, sempat membongkar dugaan korupsi di Kemhan ini. Mulanya, Prabowo dihadapkan pada kontrak senilai Rp 51 triliun di saat awal menjabat Menhan. Prabowo harus menandatangani kontrak tersebut.

"Waktu Pak Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan, bulan-bulan pertama, di atas meja dia ada kontrak-kontrak yang harus dia tanda tangani senilai Rp 51 T. Rp 51 T di atas meja dia," kata Hashim di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

"Waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila. Ini gila, gilanya memang melampaui gila," sambungnya.

Kontrak senilai Rp 51 triliun itu berkaitan dengan pembelian senjata. Harga senjata yang seharusnya 800 dolar Amerika Serikat malah di-mark up menjadi 10.800 dolar Amerika Serikat.

Kalau dihitung, upaya penggembungan anggaran pada pembelian senjata di Kemhan bisa mencapai 1.250 persen.

"Bisa dihitung, harga asli 800 dolar, yang datang ke meja menteri pertahanan, 10.800 dolar. Mark up-nya saya hitung," ungkapnya.