RIAU ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap maraknya money politics atau politik uang saat pemilu. Koruptor seringkali menggunakan cara culas saat terjun ke dunia politik.
Selain membagikan uang ke masyarakat itu salah, parahnya uang yang dibagikan kerap dari hasil korupsi.
Hal ini diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berdasarkan survei yang dilakukan. Alex tidak merinci survei tersebut, namun ia menyebut uang dibagikans aat pemilu, satu di antara sumbernya merupakan hasil korupsi anggaran.
"Memang dari berbagai survei yang termasuk survei KPK sendiri, uang yang digunakan atau dibagi-bagi itu antara lain, ya, itu berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi, otomatis terkait dengan anggaran baik APBN maupun APBD," kata Alex dalam keterangan pers di Gedung Merah Putih, dikutip dari kumparan, Selasa, 15 Agustus 2023.
Adanya temuan trik culas ini, kemudian Alex menekankan bahwa tugas pemberantasan korupsi adalah menjaga APBN maupun APBD agar tidak disalahgunakan, tidak dikorupsi, apalagi digunakan untuk politik uang.
"Ini juga menjadi tugas dari para kepentingan dalam hal ini misalnya inspektorat atau bendahara di daerah maupun di pemerintah pusat," ungkap dia.
Alex menjelaskan penyebab korupsi atau penyalahgunaan anggaran masih terjadi. Sebab di lingkungan terjadinya korupsi, tidak ada yang berani melaporkan kepada penegak hukum.
"Ternyata tidak semua masyarakat itu mau melaporkan perbuatan-perbuatan curang atau korupsi yang dia ketahui. Karena apa, bisa jadi mereka khawatir juga, 'kalau saya lapor, posisi saya selaku penyelenggara negara akan terancam' dan lain sebagainya," terang Alex.
Mantan hakim ini mengatakan politik uang masih ada karena faktor kesejahteraan dan pendidikan.
"Kenapa money politics masih berjalan? Ya, saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak, ya, kalau kita ingin demokrasi kita sehat," ujar Alex.
Menurutnya, masyarakat tidak bisa hanya berharap dari para calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas. Yang paling penting, masyarakat juga harus sadar bahwa poltiik uang adalah sesuatu yang salah.
"Kan, kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apa pun," imbuh Alex.