Kritik Jokowi Cawe-cawe, PPP Skakmat Jusuf Kalla

RIAU ONLINE, JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menanggapi soal pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK yang mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak ikut campur urusan politik jelang Pemilu 2024.

JK dalam pernyataannya sebelumnya meminta Jokowi meniru sikap Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek Awiek awalnya menghormati JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun organisasi.

Namun ia mengingatkan, bahwa Megawati tak seperti yang disebutkan JK, menurutnya, Mega juga pernah mengurusi urusan pencalonan Pemilu sebelum jabatannya berakhir di 2004.

"Sekedar mengingatkan, ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya," kata Awiek kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Menurutnya, pertemuan ketua umum partai politik koalisi di Istana dengan tidak mengajak 1 anggota koalisi bukan kali ini saja terjadi, di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda.

Ia pun menjelaskan, pertemuan Presiden jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalag ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045.

"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," tuturnya.

"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," sambungnya.

Lebih lanjut, ia lantas menyindir balik JK kala masih menjabat sebagai wapres di 2019 dan berstatus sebagai dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Pak JK Tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" tuturnya.

Kritik JK ke Jokowi

JK sebelumnya meminta Presiden Jokowi mengikuti sikap presiden terdahulu agar tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti sikap presiden sebelumnya, Megawati dan SBY.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis-lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.

Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.

Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansah mengkonfirmasi, NasDem tidak mendapat undangan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik di Istana, Selasa malam dikutip daru suara.com