Kala Jokowi 3 Kali Tak Gubris Surya Paloh saat Sodorkan Anies sebagai Capres

RIAU ONLINE - Hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mulai memanas sejak Maret 2022 lalu. Ketika itu, Jokowi tidak menggubris penawaran Surya Paloh terkait misi politik pada Pemilu 2024, khususnya terkait pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Kala itu, Surya Paloh sowan ke Istana Kepresiden Jakarta untuk bertemu Jokowi. Satu dari orang dekat Anies pada 3 April 2023, mengungkap bahwa pertemuan tertutup itu berlangsung di tengah aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Surya Paloh dan Jokowi bertemu empat mata. Di kesempata itu, Paloh mengutarakan persiapan nama-nama yang bakal dijagokan pada pemilihan presiden 2024 mendatang.

Narasumber yang sama menyebut Paloh tidak hanya menyodorkan nama Anies ke Jokowi. Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga turut disebut-sebut dalam pertemuan itu.

Kepada Jokowi, Paloh mengutarakan rencananya untuk menduetkan Anies dan Ganjar sebagai capres dan cawapres 2024. Formasi itu masih bisa berubah, dengan Ganjar di posisi capres dan Anies sebagai pendampingnya.

"Pak ini ada dua anak bangsa yang sekiranya bisa menyelesaikan persoalan bangsa," ucap Paloh kepada Jokowi, dituturkan sumber yang dilansir dari Suara.com, Rabu, 3 Mei 2023.

Jokowi dengan raut wajah ragu-ragu tidak mengidahkan penawaran Paloh. Sumber itu menyebut Jokowi akan memikirkan matang-matang wacana duet Anies-Ganjar tersebut.

"Nanti saya pikirin ya," ujar Jokowi pada kesempatan itu.

Paloh pada April 2022 kembali menyambangi Istana, tepatnya pada Ramadan. Dia mencoba melunakkan hati sang presiden terkait penawaran yang sebelumnya sudah diajukannya. Kali ini, Paloh lebih condong nama Anies di posisi capres.

Tapi Jokowi tidak setuju jika Anies maju sebagai capres. Entah apa alasannya. Namun, jawaban presiden tidak jauh berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Paloh pun kembali pulang dengan tangan hampa.

"Nanti saya pikirin dulu," kata Jokowi.

Menurut sumber lainnya, Paloh tetap ingin menjagokan Anies di Pilpres 2024. Sementara Jokowi tak tinggal diam.

Berbagai langkah pun dilakukan, satu di antaranya dengan sejumlah kritikan pedas terkait kinerja Anies dari partai oposisi di dewan rakyat DKI Jakarta, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merupakan partai koalisi pemerintah.

Ketua Umum PSI menjadi sosok yang paling getol mengkritik Anies. Khususnya terkait penyelenggaraan Formula E 2022 dan pembangunan Jakarta International Stadium.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut juga dikerahkan untuk menyekat citra politik Anies. Lembaga antirasuah itu pun memanggil Anies pada 7 September 2022 untuk diperiksa terkait laporan dugaan korupsi dalam pelaksanaan Formula E.

Rupanya, cara-cara itu tidak membuat Surya Paloh gentar. NasDem buru-buru mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 2 September 2022 untuk mengugah kembali citra politik Anies.

Pada 30 Maret 2023, Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan penawaran Anies maju dalam kontestasi pilpres tidak hanya ditujukan kepada Jokowi. Surya Paloh sebelum itu juga sudah bernegosiasi lebih dulu dengan Anies lewat tiga poin.

Pertama, Anies dipasangkan dengan Ganjar, Anies diusung maju sebagai bakal calon presiden dan Anies kembali maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Ketiga poin, kata Willy merupakan bentuk simulasi.

"Simulasi banyak kita lakukan, artinya apa? Maju sebagai calon presiden bukan hanya pilihan satu-satunya, banyak pilihan. Banyak jalan menuju roma," ujar Willy di Jakarta Pusat.

Menurut Willy, penawaran yang diajukan Paloh kepada Anies hanya upaya untuk menguji kesiapan mantan menteri pendidikan kebudayaan itu.

"Jadi konteksnya itu untuk mengonfirmasi bagaimana kesiapan Mas Anies sendiri," ucap Willy.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem itu kembali bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Jakarta. Jokowi disebut memanggil Surya Paloh secara mendadak.

"Beliau (Surya Paloh) dipanggil bapak presiden mendadak," kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni.

Sahroni menjelaskan pertemuan itu bukan karena Paloh yang berinisiatif menyambangi istana. Namun, dikarenakan memang dipanggil Jokowi.

Namun, Sahroni mengaku tidak mengetahui perihal pembahasan di antara Jokowi dan Paloh saat pertemuan itu. Terlebih karena dia sendiri tidak ikut dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Jokowi di Istana Kamis sore kemarin.

Pertemuan Jokowi dan Surya masih menyisakan teka teki, deal-deal apa yang dibicarakan. Pasalnya hubungan mereka sempat renggang pasca NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 pada awal Oktober 2022.

Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi menilai pertemuan Jokowi dan Paloh itu cenderung untuk kepentingan kekuasaan. Mengingat dalam tiga bulan terakhir hubungan mereka retak, terlihat dari absennya Jokowi dalam HUT partai Nasdem beberapa waktu lalu. Dibalas Surya yang juga tak mau hadir di pernikahan putra bungsu Presiden, Kaesang Pangarep.

Pertemuan di Istana itu ada dua kemungkinan, pertama Jokowi ingin memastikan posisi NasDem dalam partai koalisi pendukung pemerintah. Untuk kelanjutan NasDem di koalisi, disinyalir ada deal yang disepakati antar keduanya.

Kedua, membahas mengenai masa depan politik Jokowi dan keluarganya. Mengingat Jokowi bukan ketua partai, sehingga tidak punya kendali partai, walaupun memiliki pengaruh dalam politik kekuasaan. Sedangkan Surya Paloh merupakan ketua umum partai dan memiliki kursi di parlemen.

“Barangkali untuk menyepakati itu. Terkait dengan keberlanjutan masa depan Nasdem di koalisi dan juga bisa jadi ada deal lain terkait dengan bagaimana akhir dari kekuasaan Pak Jokowi,” kata Arsinaldi, Senin, 30 Januari 2023.

Kemungkinan lainnya, okowi juga membahas soal putra sulungnya maju pemilihan gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah dengan Surya Paloh. Sebab, masa jabatan Jokowi berakhir Oktober 2024, sedangkan Pilkada serentak berlansung sebulan setelah itu, yaitu November 2024.

Artinya saat Pilkada nanti, Jokowi sudah tak berkuasa lagi. Sehingga ia harus memastikan sejak dini dukungan elite parpol terhadap anaknya dalam Pilkada nanti.

“Ketika beliau tidak menjabat tentu dengan kepemimpinan presiden baru, apalagi kalau bukan yang dijagokan itu menang, akan sulit juga untuk pak Jokowi,” tuturnya.

Arsinal menilai penting bagi Jokowi yang tengah berkuasa untuk menjaga kekuasannya. Baik dijaga oleh orang kepercayaan atau keluarganya.

Sehingga saat sudah lengser nanti, berada di luar kekuasaan, ada anak-anak dan menantunya yang berkuasa sebagai kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep.

“Bagaimana masa depan kekuasaan setelah Jokowi tidak lagi menjadi Presiden. Bisa jadi itu juga dibicarakan,” katanya.