((Suara.com/Fakhri))
Selasa, 2 Mei 2023 14:42 WIB
Editor: Joseph Ginting
RIAU ONLINE, JAKARTA-Presiden Joko Widodo ternyata hanya mengundang enam partai politik koalisi pemerintah dalam acara silaturahmi di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam. Itu artinya ada satu partai politik yang tidak mendapatkan undangan.
Informasi ini didapat dari politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski PPP tak menyebut nama yang dimaksud, namun parpol yang dianggap tak mendapatkan undangan dari Jokowi itu yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Bendum NasDem Ahmad Sahroni mengungkapkan kalau Ketua Umum Surya Paloh tengah berada di luar negeri.
"Iya, bapak saya masih di Singapore," ungkap Sahroni saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Sahroni tak menerangkan apakah Partai NasDem juga diundang pada pertemuan silaturahmi Lebaran 2023 itu. Akan tetapi, apabila benar diundang kemungkinan kehadiran Surya Paloh bakal diwakili oleh Sekjen DPP.
Baca Juga
"Mungkin sekjen DPP kalau benar ketum diundang tapi karena masih di LN jadinya Sekjen DPP," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023). Pertemuan digelar dengan maksud bersilaturahmi Lebaran 2023.
Kabar itu dipastikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Ia menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas akan ikut hadir pada acara silaturahmi tersebut.
"Berkaitan dengan rencana pertemuan silaturahmi lebaran ketua umum partai politik hari ini di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi, Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan insyaAllah akan menghadiri acara tersebut," kata Viva melalui keterangannya, Selasa.
Viva menerangkan bahwa silaturahmi lebaran tersebut bakal menguatkan ikatan kebangsaan di antara partai politik dalam bingkai NKRI.
Selain itu, pertemuan Jokowi dengan jajaran ketum parpol bisa mendekatkan hati serta pikiran untuk bersama-sama bertekad mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil, berkualitas dan berintegritas, serta aman dan bahagia.
"Sebab pemilu adalah jalan demokrasi konstitusional yang harus memberi manfaat untuk kemajuan bangsa," ujarnya dikutip dari suara.com
