Terusirnya Masyarakat Adat di Tengah Pembangunan IKN: Membunuh Kami Perlahan

 

RIAU ONLINE - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini dalam proses pembangunan digembar-gembor akan menawarkan berbagai kemajuan untuk Indonesia. Sayangnya, pembangunan IKN Nusantara turut menawarkan berbagai permasalahan.

Masyarakat pribumi Pulau Kalimantan terancam terusir dan terpaksa pindah lantaran tanah leluhur mereka digunakan sebagai lokasi IKN Nusantara.

Bahkan, penduduk setempat termasuk suku asli Balik sudah melihat transformasi cepat di hutan terpencil mereka yang dulunya sepi, ketika rencana Presiden Jokowi membangun IKN senilai $32 miliar di Pulau Kalimantan itu perlahan mulai terbentuk.

Tanah yang dulunya merupakan pertanian leluhur suku kini diserbu alat-alat berat untuk membentangkan IKN di kawasan seluar 260.000 hektare.

Kepala Suku Balik yang akrab dengan sapaan Sibukdin mengungkap bahwa banyak di antara anggota masyarakat adat Suku Balik yang menolak pindah karena menganggap lahan tersebut adalah identitas mereka. Namun, mereka sulit bernegosiasi dengan pemerintah karena tidak banyak Suku Balik yang memiliki dokumen secara layak atas tanah mereka.

Pria berusia 60 tahun itu mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menentang proyek tersebut. Namun nasib hutan di kawasan pembangunan IKN menjadi keprihatinan mereka lantaran dulunya merupakan lahan subur dan menjadi sumber mata pencarian.

“Kami tidak berharap (hutan) itu dikembalikan kepada kami, tapi tolong jangan ganggu apa yang tertinggal pada kami, di mana kami telah tinggal selama bertahun-tahun, kami tidak bisa membiarkan ini diambil juga,” kata Sibukdin, dikutip dari VOA Indonesia, Minggu 19 Maret 2023.

Sementara itu, Ketua Otoritas IKN, Bambang Susantono, berharap masyarakat adat bisa diyakinkan bahwa pembangunan IKN adalah demi masa depan wilayah mereka dan "demi semua orang".

Proyek ambisius tersebut disebut-sebut sebagai kota hijau dan cerdas, dibangun di atas kawasan hutan, perkebunan, tambang batu bara, dan perdesaan.

Jokowi menegaskan bahwa IKN diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang selama ini kurang berkembang. Terlebih lagi, Indonesia memang membutuhkan ibu kota baru mengingat kondisi Jakarta yang kian memprihatinkan.

Ibu kota saat ini secara perlahan tenggelam dalam laju lebih dari 15 cm per tahun karena banjir parah dan pengambilan air tanah secara besar-besaran.

Prospek pertumbuhan IKN di masa depan ternyata memicu spekulasi. Harga tanah di daerah dekat bendungan air yang saat ini sedang dibangun telah meningkat lebih dari 16 kali lipat, kata seorang pemimpin desa setempat kepada Reuters sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Seorang warga Suku Balik, Yati Dahlia (32), yang tinggal di daerah tersebut sudah mencoba untuk membeli tanah di dekatnya, karena gedung-gedung pemerintah akan di bangun di atas tanah tempat rumahnya saat ini.

Akan tetapi, harga tanah ternyata melambung tinggi. Sehingga, ukuran petak serupa yang berada tepat di luar pusat Nusantara akan menelan biaya antara 700 juta rupiah hingga 1,2 miliar rupiah (sekitar $45.500 hingga $78.000), atau lebih dari 10 kali lipat dari kompensasi pemerintah yang ia terima untuk sebidang kecil tanah dan gubuk kayu tempat ia sekarang menjual makanan.

Yati khawatir, suaminya yang seorang petani tidak dapat memperoleh pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di IKN.

"Kami merasa (pemerintah) membunuh kami secara perlahan," kata Yati.

Nusantara akan dideklarasikan sebagai ibu kota baru pada semester pertama tahun depan. Bangunan-bangunan penting pemerintah, termasuk istana dan kantor kepresidenan, harus siap pada Agustus 2024, saat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79. Lebih dari 16.000 pegawai negeri, polisi dan tentara akan dipindahkan ke sana dari Jakarta.