RIAU ONLINE, JAKARTA-Koalisi Perubahan yang digawangi NasDem, Demokrat dan PKS belum juga melakukan deklarasi. Perang urat syaraf soal siapa yang dianggap pantas mendampingi Anies Baswedan menjadi pangkal persoalannya.
PKS misalnya mengusung nama kadernya seperti Ahmad Heryawan (Aher), Demokrat yang tetap mengusung Agus Harimurti Yudhoyono, serta NasDem membuka peluang sejumlah nama seperti Andika Perkasa hingga Khofifah Indar Parawansa.
Meski begitu, keinginan kuat Demokrat menjodohkan Anies dengan AHY sangat kuat. Hal tersebut seperti dikemukakan, Deputi Analisis Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.
Ia menegaskan, partainya akan memperjuangkan kader terbaik mereka secara objektif. Bahkan, ia menyatakan ada banyak instrumen untuk menguji objektivitas terkait didukungnya AHY.
"Misalnya, hasil survei dan mood publik yang berkembang di lapangan. Termasuk secara objektif posisi Ketum Demokrat Mas AHY memang bagian dari tokoh perubahan," kata Syahrial kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).
Selain itu, Syahrial mengemukakan prestasi dan keberhasilan AHY memimpin partai yang perlu dipertimbangkan. Bahkan menurut dia, Demokrat bisa merugi bila mendukung orang lain untuk maju menjadi kandidat cawapres ketimbang memilih AHY selaku ketum.
"Belum tentu ada jaminan menang, tentu sangat merugikan Demokrat," katanya.
Demokrat Pede Anies-AHY
Syahrial pun mengklaim jika kemenangan akan didapatkan bila Anies diduetkan dengan AHY
"Jika Koalisi Perubahan mengusung Anies-AHY sebagai capres dan cawapres 2024 maka peluang menangnya lebih jelas. Intinya Demokrat akan berjuang sekuat tenaga supaya Ketum AHY diberi kesempatan mendampingi Mas Anies agar koalisi perubahan dapat memenangkan Pemilu 2024," ujar Syahrial.
Merespons adanya keinginan mendudukan Anies-AHY, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali, menegaskan tidak perlu menyebut nama figur calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Bahkan, kader partai restorasi itu menyatakan enggan jika ada yang mengunci soal cawapres.
"Kita tidak mau membicarakan koalisi setara dan saling mengunci tapi pada akhirnya membuat persyaratan. Posisi NasDem sejak awal saya katakan, kami tidak tertarik membicarakan tentang manusia, tentang orang, NasDem lebih tertarik mendiskusikan kriteria," kata Ali kepada wartawan dikutip Rabu (25/1/2023).
Sebelum bicara soal kriteria juga, menurut Ali, koalisi harus sudah terbentuk atau dideklarasikan terlebih dahulu. Jika sudah terbentuk, maka dari situ bisa memetakan soal sosok cawapres seperti apa yang diinginkan.
"Bagi NasDem itu tidak penting siapa figurnya, tapi sesuai dengan kriteria yang kemudian bisa menuntun Anies menjadi pemenang."
"Jadi kalau kemudian pernyataan media itu benar bahwa Demokrat mau berkoalisi kalau dengan AHY, ya ini saya tidak tahu. Saya pastikan bahwa itu bukan karakter kita. Sejak awal itu kita hindari untuk kemudian saling mengunci seperti itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Ali menegaskan, jika ada partai yang memaksakan keinginannya mengunci atau memberikan syarat tertentu untuk mendukung Anies, maka menurutnya penjajakan koalisi akan bubar.
"Kan saya pernah mengatakan bahwa kalau ada partai yang memaksakan keinginannya atau mengunci, atau memberikan syarat tertentu untuk mendukung Anies, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar, tidak akan terjadi," katanya.
Jangan Ada Paksaan
Sementara itu, PKS meyakinkan tidak ada paksaan atau sikap saling memaksakan kehendak dalam penjajakan Koalisi Perubahan dengan NasDem dan Demokrat.
Bahkan, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf menyatakan pembangunan koalisi didasarkan atas kesamaan dan kesetaraan.
"Penjajakan koalisi yang dibangun oleh PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan equal partnership, tak saling memaksa, serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai," kata Muzzammil kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).
PKS sendiri berkeyakinan, penjajakan koalisi yang tengah berlangsung akan berbuah manis.
"Sehingga kami yakin Koalisi Perubahan yang akan terbentuk nantinya akan solid," katanya.
Sementara, Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika Koalisi Perubahan yang sedang dijajaki NasDem, PKS dan Partai Demorkat bisa berpotensi bubar lantaran ditinggal salah satu anggotanya karena tidak adanya satu kesepahaman.
Namun, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting mengingatkan jangan sampai tidak adanya kesepahaman terkait siapa calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.
Menurut Pangi, ada sesuatu yang tidak elok apabila partai-partai di koalisi menjadikan cawapres sebagi perekat untuk tetap bersama.
"Cawapres adalah model bangunan koalisi menurut saya salah, lem perekat koalisi harusnya bukan faktor cawapres, maka koalisi sudah kehilangan arah, rapuh bangunan koalisi, sebab lem perekat koalisi lebih ke soal kandidat," katanya.
Terkait keinginan kuat Demokrat memasangkan Anies-AHY, Pangi menilai partai berlambang bintang mersi bisa saja hengkang, jika duet tersebut tidak terealisasikan di Koalisi Perubahan.
"Demokrat hengkang atau tidak di Koalisi Perubahan, tergantung pada persamaan kepentingan. Kalau nggak klik di situ, ya sangat memungkinkan itu terjadi," kata Pangi.
Bargaining
Untuk PKS, Pangi menilai tidak lantas akan menyetujui nama-nama cawapres yang ada saat ini. Pangi mengatakan, PKS masih akan memainkan bergaining mereka lebih dulu.
"Jadi prinsipnya partai ingin ada bergaining politik. Itu artinya harus dicari persamaan kepentingannnya, biar sama-sama enak," ujar Pangi
Sementara untuk NasDem, Pangi melihat dianggap akan benar-benar menyerahkan pemilihan cawapres kepada Anies seorang.
NasDem bahkan, tidak akan ikut-ikutan menyodorkan nama, terlebih melobi calon rekan koalisinya untuk menyetujui nama tertentu sebagai cawapres.
"Kenapa harus NasDem yang lobi dua partai tersebut, itu kan hak Anies, apalagi kan koalisi berbasis kesetaraan katanya," ujarnya dikutip dari suara.com