RIAU ONLINE - Sumber daya yang melimpah untuk alam dan manusia memang menjadi berkah bagi Indonesia. Namun ternyata, masih ada sejumlah provinsi paling miskin di Indonesia dengan tingkat ekonomi cukup rendah.
Preentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57%, meningkat 0,03% dari bulan Maret 2022 lalu. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 lalu, berikut daerah termiskin di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Jumat, 20 Januari 2023.
Provinsi Gorontalo
Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo berada di presentase sebesar 15,51% di September tahun 2022, meningkat sebanyak 0,09% dibandingkan pada Maret 2022 lalu. Hal ini tentu jadi perhatian khusus dari pemerintah daerahnya.
Provinsi Maluku
Provinsi Maluku menempati posisi keempat dengan presentase penduduk miskin sebesar 16,23%, atau meningkat cukup besar. Pada Maret 2022, angkanya berada di 15,97%, dan mengalami peningkatan signifikan pada September.
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pada September 2022, jumlah presentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebanyak 20.23%, meningkat 0,18% dari bulan Maret 2022 yang berada di angka 20,05%.
Provinsi Papua Barat
Di Provinsi Papua Barat tercatat terdapat sedikitnya 21,43% jumlah penduduk miskin dari total penduduknya. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,10% dari angka yang tercatat pada Maret 2022 lalu.
Provinsi Papua
Provinsi paling miskin di Indonesia ditempati oleh Provinsi Papua. Presentase kemiskinan di provinsi ini mencapai 26,8%, atau meningkat dari bulan Maret 2022 yang tercatat sebesar 26,56%. peningkatan yang terjadi cukup signifikan dan idealnya jadi perhatian pemerintah secara khusus.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi besar-besaran untuk menekan angka kemiskinan di provinsi tersebut. Berbagai upaya pun harus dilakukan, salah satunya dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, bebas KKN dalam segala bentuk
Kondisi kemiskinan ini tentu dapat dipicu oleh berbagai hal, mulai dari optimasi dana APBD yang kurang baik, pengelolaan ekonomi yang tidak maksimal, hingga efek pandemi berkepanjangan yang membuat sektor ekonomi di berbagai daerah merasakan efek buruknya.